KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR YANG MATI PAJAK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

RIFQY, WIRA TAMA (2024) KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR YANG MATI PAJAK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (563Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1063Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (1062Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Urusan pajak kendaraan bermotor berada di luar yurisdiksi Kepolisian dan Dinas Pendapatan Daerah. Jasa Raharja memegang mandat untuk mengawasi kompensasi untuk kecelakaan lalu lintas. Khususnya, Jasa Raharja akan terus memberikan perlindungan kepada para pengendara sepeda motor, meskipun mereka belum membayar pajak. Di Kabupaten Lampung Timur, peran Kepolisian dalam menegakkan tunggakan pajak kendaraan bermotor terbatas pada penerbitan stempel pengesahan tahunan, sebuah persyaratan yang harus diperbarui setiap tahun. Penegakan sanksi atas tunggakan PKB berada di bawah kewenangan Dinas PAD, yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa denda, denda yang diperberat, dan biaya bunga. Di Kabupaten Lampung Timur, tantangan yang cukup besar dalam penegakan hukum atas tunggakan pajak ini adalah pemberian sanksi tilang kepada pemilik kendaraan yang tidak membayar PKB tahunan. Kurangnya penegakan hukuman ini tidak semata-mata disebabkan oleh perilaku masyarakat atau inefisiensi penegakan hukum. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini, termasuk kendala hukum, tantangan penegakan hukum, dan dinamika masyarakat. Saran dalam studi ini yakni dalam kepastian hukum disetiap kewenangan memiliki legalitas yang dapat berfungsi dengan tepat, dengan dasar penindakan kewenangan Kepolisian atas pelanggaran legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor. Agar aparat penegak hukum mempunyai kapasitas dan loyalitas yang profesional serta berintegritas dalam melaksanakan tugas dalam melayani masyarakat pada kewajibannya dalam mengurus legitimasi dan ikut serta menjaga kenyamanan dalam berlalu lintas. Kata Kunci: Kewenangan, Kepolisian, Kendaraan Bermotor, Pajak.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 343 Hukum militer, pertahanan, keuangan publik, pajak, perdagangan (perdagangan), hukum industri
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308082024 . Digilib
Date Deposited:	12 Dec 2024 02:41
Terakhir diubah:	12 Dec 2024 02:41
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/80579

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir