KEBIJAKAN PENANGANAN PENGUNGSI AKIBAT PERUBAHAN IKLIM UNTUK MEMBANGUN DISASTER RESILIENCE

Ria, Silviana (2025) KEBIJAKAN PENANGANAN PENGUNGSI AKIBAT PERUBAHAN IKLIM UNTUK MEMBANGUN DISASTER RESILIENCE. Masters thesis, Universitas Lampung.

[img]
Preview
File PDF
ABSTRAK.pdf

Download (34Kb) | Preview
[img] File PDF
TESIS FULL.pdf
Restricted to Hanya staf

Download (1849Kb) | Minta salinan
[img]
Preview
File PDF
TESIS FULL (TANPA PEMBAHASAN).pdf

Download (1345Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perubahan iklim memicu peningkatan bencana alam yang mengakibatkan pengungsian massal, menciptakan kategori baru yang dikenal sebagai pengungsi akibat perubahan iklim. Hingga saat ini, belum ada definisi dan pengakuan resmi secara global terkait status pengungsi akibat perubahan iklim, sehingga menyebabkan ketidakpastian dalam perlindungan hukum bagi mereka. Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi belum mencakup pengungsi akibat perubahan iklim karena tidak memenuhi unsur penganiayaan yang diatur dalam konvensi tersebut. Selain itu, Indonesia sebagai salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti naiknya permukaan laut dan bencana alam lainnya, yang berpotensi meningkatkan jumlah pengungsi internal di masa depan termasuk potensi adanya pengungsi akibat perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan global dan nasional dalam menangani pengungsi akibat perubahan iklim untuk membangun disaster resilience. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Dengan pendekatan hukum normatif, penelitian ini menggunakan analisis terhadap peraturan internasional, kebijakan nasional, dan strategi implementasi. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti perjanjian internasional dan kebijakan nasional, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan penelitian terkait. Analisis dilakukan secara preskriptif untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dan implementatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan kerangka hukum yang spesifik dan mengikat, baik di tingkat internasional maupun nasional, menghambat upaya perlindungan bagi pengungsi akibat perubahan iklim. Oleh karena itu, perlu ditelusuri melalui rezim migrasi dan pengungsi, rezim perubahan iklim, dan rezim kebencanaan untuk merespon isu ini. Di Indonesia, perlindungan terhadap pengungsi iklim masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi dalam kebijakan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi dan kebijakan nasional yang lebih inklusif, termasuk revisi atau pembentukan regulasi baru yang secara spesifik mengatur perlindungan pengungsi akibat perubahan iklim. Selain itu, Indonesia perlu memperkuat kerja sama internasional untuk mendorong pembentukan instrumen hukum internasional yang mengakui dan melindungi pengungsi iklim. Penguatan disaster resilience melalui ketahanan sosial, ekonomi, kelembagaan, infrastruktur, dan komunitas juga menjadi strategi penting dalam memastikan perlindungan yang efektif dan berkelanjutan bagi pengungsi akibat perubahan iklim.

Jenis Karya Akhir: Tesis (Masters)
Subyek: 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi: Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit: 2308799451 . Digilib
Date Deposited: 23 Jan 2025 06:41
Terakhir diubah: 23 Jan 2025 06:41
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/81373

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir