KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING BERDASARKAN PASAL 62 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Khoirun Nisa , Samrotul Zannah (2025) KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING BERDASARKAN PASAL 62 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (259kB) | Preview
	Text SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
Preview	Text SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Outsourcing merupakan sistem penyediaan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh perusahaan guna memenuhi kebutuhan tenaga ahli pada perusahaan lain dalam pelaksanaan tugas-tugas non-inti. Permasalahan dalam perjanjian kerja outsourcing sering terjadi ketika salah satu pihak, seperti pekerja, mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir. Klausul sanksi dalam perjanjian kerja outsourcing umumnya sudah termasuk dalam perjanjian, tetapi sering kali tidak mencantumkan ketentuan mengenai denda. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan perjanjian kerja outsourcing berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mekanisme penyelesaian sengketa apabila pekerja mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu yang disepakati berakhir. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan masalah berupa statute approach. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perjanjian kerja outsourcing pada penelitian ini sudah sesuai dengan pengaturan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 namun tidak mengatur secara lengkap mengenai pasal-pasal dalam kontrak kerja seperti sanksi berupa denda dan berlaku ketentuan lex specialis derogate legi generali dalam pengenaan sanksi terhadap Pekerja. Selain itu, penelitian ini juga membahas penyelesaian sengketa perjanjian kerja outsourcing yang lebih mengutamakan pendekatan non-litigasi. Penyelesaian sengketa dimulai dengan perundingan bipartit antara pengusaha dan pekerja. Jika perundingan gagal, maka proses dilanjutkan dengan konsiliasi atau arbitrase, dengan konsiliasi sebagai pilihan utama karena salah satu perseselisihan yang diselesaikan adalah pemutusan hubungan kerja. Apabila kesepakatan tercapai, maka perjanjian bersama didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. Kata Kunci: Perjanjian Kerja, Outsourcing, PKWT.

Item Type:	Other
Subjects:	?? 340 ?? ?? 346 ??
Divisions:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User:	2308446021 . Digilib
Date Deposited:	04 Feb 2025 03:29
Last Modified:	04 Feb 2025 03:29
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/81899

Actions (login required)

View Item