PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGAR ILLEGAL DRIFTING YANG MEMBAHAYAKAN PENGGUNA JALAN RAYA (Studi pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)

Hafiz , Hatami (2024) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGAR ILLEGAL DRIFTING YANG MEMBAHAYAKAN PENGGUNA JALAN RAYA (Studi pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Tera Computer.pdf Download (204Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL TANPA LAMPIRAN - Tera Computer.pdf Restricted to Hanya staf Download (1752Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN - Tera Computer.pdf Download (1641Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Drifting merupakan olahraga otomotif yang mengutamakan keindahan. Drifting legal dilakukan di arena yang memang khusus untuk melakukan Drifting. Banyak masyarakat yang melakukan Drifting di jalan raya sehingga berpotensi membahayakan diri sendiri bahkan membahayakan pengguna jalan lainnya. Tindakan melakukan drifting dijalan raya umumnya disebut dengan Illegal drifting. Banyak kasus yang dijumpai, pelaku dari Illegal drifting ini dapat dikenakan Pasal 311 jo Pasal 297 UU LLAJ dan Pasal 503 angka 1 KUHP. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelangar illegal drifting yang membahayakan pengguna jalan raya oleh kepolisian resort kota Bandar Lampung dan apa faktor penghambat penegakan hukum kepolisian terhadap pelanggar illegal drifting di Bandar Lampung. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Dalam penelitian studi lapangan, peneliti mengambil penelitian dengan mewawancarai dua narasumber, diantaranya Kepala unit Penegakan Hukum Satlantas Polresta Bandar Lampung dan dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini yaitu, Penegakan hukum pidana terhadap pelanggar Illegal drifting yang membahayakan pengguna jalan raya oleh Polresta Bandar Lampung belum efektif dilakukan karena belum adanya Formulasi undang-undang yang mengatur secara khusus tentang illegal drifting. Proses penegakan hukum dilakukan dengan menerapkan kebijakan aplikasi melalui sarana non penal (preventif) dengan melakukan sosialisasi bahaya illegal drifting dan razia di malam hari secara massive. Tahap eksekusi dilakukan kepada pelanggar dengan dikenakan sanksi pemidanaan berdasarkan ketentuan Pasal 311 jo Pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Faktor penghambat Polresta Kota Bandar Lampung dalam penegakan pidana Illegal drifting yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, lingkungan fisik yang mendukung praktik illegal drifting, ketidaksiapan sistem hukum, kurangnya koordinasi yang efektif antara kepolisian dan pemerintah Kota Bandar Lampung dan kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang bahaya dan konsekuensi dari illegal drifting. Saran dalam penelitian ini adalah agar pembuat undang-undang dapat membuat aturan yang jelas dan mengatur tentang tindak pidana Illegal drifting, pihak kepolisian lebih berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan razia malam secara massive kepada masyarakat dan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menindaklanjuti pembangunan sarana dan prasarana Drifting legal di Kota Bandar Lampung. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggar, Illegal drifting, Jalan Raya.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited:	06 Feb 2025 03:14
Terakhir diubah:	06 Feb 2025 03:14
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/82305

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir