ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN ANTARA ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA (APBMI) LAMPUNG MELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG PANJANG (Studi Putusan Kasasi Nomor: 2975 K/PDT/2016)

PUTRI, VALENCIA (2025) ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN ANTARA ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA (APBMI) LAMPUNG MELAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG PANJANG (Studi Putusan Kasasi Nomor: 2975 K/PDT/2016). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (136Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1750Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1755Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pada tanggal 11 November 2011 Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengeluarkan surat dengan Nomor Surat PP.001/2/3/DJPL-11 yang berisi tentang Penetapan Kemampuan Pengoperasian Terminal Curah Kering Pelabuhan Panjang Provinsi Lampung di Dermaga D, menyebabkan terjadinya perubahan pada perjanjian kerjasama operasional yang telah ada sebelumnya. Kemudian Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPW APBMI) Lampung mengajukan gugatan atas keberatan dengan perubahan yang ada. Namun hasil putusan Majelis Hakim dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung menolak gugatan yang diajukan. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Kasasi Nomor: 2975 K/PDT/2016? Tujuan penelitian ini untuk menganalisis apakah putusan hakim pada Putusan Kasasi Nomor 2975 K/PDT/2016 sudah tepat atau belum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundangundangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Data penelitian diolah melalui pemeriksaan data, klasifikasi, sistematika dan dianalisis secara kualitatif. Fokus penelitian adalah analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Kasasi Nomor: 2975 K/PDT/2016. Dalam perkara ini para pihak yang terlibat dinilai kurang tepat karena seharusnya pihak Penggugat adalah Perusahaan Bongkar Muat yang bersangkutan dan tidak diwakili oleh Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, serta yang seharusnya digugat bukanlah PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang melainkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Karena gugatan yang diajukan dianggap kurang pihak maka seharusnya amar putusan hakimnya adalah “Permohonan Kasasi tidak dapat diterima” dan bukan “Menolak Permohonan Kasasi” karena apabila terdapat cacat formil berupa error in persona dalam sebuah gugatan maka seharusnya amar putusannya adalah “Menyatakan gugatan tidak dapat diterima”. Kata Kunci: Pembatalan Perjanjian, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat, PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang. On 11 November 2011 the Director General of Sea Transportation issued a letter with Letter Number PP.001/2/3/DJPL-11 which contained the Determination of the Ability to Operate the Port of Panjang Dry Bulk Terminal in Lampung Province at Pier D, causing changes to the previously existing operational cooperation agreement. Then the Lampung Association of Indonesian Loading and Unloading Companies (DPW APBMI) filed a lawsuit objecting to the changes. However, the decision of the Panel of Judges from the District Court to the Supreme Court rejected the lawsuit filed. How is the analysis of the judge's consideration in Cassation Decision Number: 2975 K/PDT/2016? The purpose of this study is to analyse whether the judge's decision in Cassation Decision Number 2975 K/PDT/2016 is correct or not. This type of research is normative legal research with descriptive type. The problem approach used is the statutory approach and the case approach. Data collection is done by literature study and document study. The research data was processed through data examination, classification, systematics and analysed qualitatively. The focus of the research is the analysis of the judge's consideration in Cassation Decision Number: 2975 K/PDT/2016. In this case the parties involved are considered inappropriate because the Plaintiff should be the stevedoring company concerned and not represented by the Association of Indonesian Stevedoring Companies, and what should be sued is not PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Panjang Branch but the Director General of Sea Transportation. Because the lawsuit filed is considered to lack parties, the judge's verdict should be ‘The Cassation Petition cannot be accepted’ and not ‘Rejecting the Cassation Petition’ because if there is a formal defect in the form of error in persona in a lawsuit, the verdict is ‘Declaring the lawsuit inadmissible’. Keywords: Cancellation of Agreement, Association of Stevedoring Companies, PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Panjang Branch.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308425293 . Digilib
Date Deposited:	13 Feb 2025 06:49
Terakhir diubah:	13 Feb 2025 06:49
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/83446

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir