PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA MEDIS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

NASIP, SUPRIYADI (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA MEDIS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK - nafa com.pdf Download (1595Kb) | Preview
	File PDF 2. TESIS FULL - nafa com.pdf Restricted to Hanya staf Download (2525Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. TESIS TANPA PEMBAHASAN - nafa com.pdf Download (2528Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Sehingga dengan lahirnya UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat memberikan perlindugan hukum bagi dokter selaku tenaga medis saat menjalankan praktik profesinya. Konsep perlindungan hukum bagi tenaga medis yang ideal perlu memperhatikan pihak yang terlibat dalam kinerja tenaga medis terhadap pasien. Tenaga medis adalah profesi yang penuh resiko dan perlu mendapatkan posisi tawar yang berbeda namun tetap bertanggungjawab. Fungsi legislatif membuat seperangkat peraturan perundang-undangan yang menutup celah kriminalisasi tenaga medis karena suatu sengketa medis. Penelitian bertujuan untuk mengetahui sejauhmana perlindungan hukum bagi tenaga medis yang terdapat dalam UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan saat memberikan pelayanan kesehatan serta bagaimana solusi penyelesaian apabila adanya perselisihan sengketa medis antara tenaga medis dengan pasien. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research) dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sebagai upaya perlindungan hukum bagi tenaga medis yang terdapat pada UU No. 17 Tahun 2023 yaitu apabila adanya dugaan kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan yang mengakibatkan peselisihan antara tenaga medis dengan pasien maka aparat penegak hukum harus meminta rekomendasi terlebih dahulu dari majelis disiplin profesi. Kemudian dalam perselisihan tersebut dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur mediasi baik dengan cara keadilan restoratif (restorative justice) atau dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Medis, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Legal protection is protection provided to legal subjects in the form of legal instruments, both preventive and repressive, both written and unwritten. In other words, legal protection is an illustration of the function of law, namely the concept where law can provide justice, order, certainty, benefit and peace. So with the birth of Law no. 17 of 2023 concerning Health can provide legal protection for doctors as medical personnel when carrying out their professional practice. The concept of ideal legal protection for medical personnel needs to pay attention to the parties involved in the performance of medical personnel towards patients. Medical personnel is a profession that is full of risks and needs to have a different but still responsible bargaining position. The legislative function is to create a set of laws and regulations that close the gap in the criminalization of medical personnel due to a medical dispute. The research aims to find out the extent of legal protection for medical personnel contained in Law No. 17 of 2023 concerning Health when providing health services and what the solution is if there is a medical dispute between medical personnel and patients. This research uses a normative juridical method carried out by means of library research and secondary legal materials. The results of this research found that as an effort to provide legal protection for medical personnel contained in Law no. 17 of 2023, namely that if there is an allegation of negligence in providing health services which results in a dispute between medical personnel and patients, then law enforcement officials must first request a recommendation from the professional disciplinary council. Then the dispute can be resolved first through mediation either by means of restorative justice or by resolving the dispute outside the court. Keywords: Legal Protection, Medical Personnel, Law no. 17 of 2023 concerning Health.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	UPT . Dito Nipati
Date Deposited:	13 Feb 2025 07:15
Terakhir diubah:	13 Feb 2025 07:15
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/83562

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir