POTENSI KONTRIBUSI PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS KONSUMSI TENAGA LISTRIK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DKI JAKARTA

Muhammad Zhafran, Abdurrasyid (2024) POTENSI KONTRIBUSI PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS KONSUMSI TENAGA LISTRIK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DKI JAKARTA. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Mahasiswa Unila.pdf Download (98Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL - Mahasiswa Unila.pdf Restricted to Hanya staf Download (3284Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Mahasiswa Unila.pdf Download (2198Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber utama pemasukan untuk pembangunan daerah, sebagaimana diatur dalam UU HKPD Pasal 1 Ayat (20) salah satu instrument PAD adalah pajak. Pajak Barang dan Jasa Tertentu merupakan salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota. PBJT memiliki objek diantaranya adalah Konsumsi Tenaga Listrik. PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik di DKI Jakarta baru meresmikan peraturan baru namun untuk saat ini DKI Jakarta masih Menggunakan peraturan yang lama dikarnakan masih membutuhkan waktu untuk transisi ke peraturan yang baru.. Penelitian bertujuan untuk mengetahui potensi serta faktor pendukung dan penghambat dari kontribusi pemungutan PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. . Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode pengumpulan data secara Studi Pustaka dan Studi Lapangan, dengan pengelolaan data melalui tahap seleksi data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemungutan PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik di DKI Jakarta menggunakan sistem pemungutan pajak With Holding Tax dan masih menggunakan nomenklatur lama yakni PPJ. Pemungutan PPJ terhadap Listrik dalam periode 2019-2023 selalu mendapat penerimaan di atas Rp. 750,000,000,000, dan ini merupakan salah satu pajak yang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap PAD yaitu 20%. Namun dalam pelaksanaan pemungutan pajak masih memiliki kekurangan karna masih terjadinya penurunan pemasukan, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu Kualitas Pegawai, Kesadaran Masyarakat. Hal yang menghambat adalah Optimalisasi Pendapatan dan Data konsumen tenaga listrik. Apabila sudah di lakukannya perubahan nomenklatur sesuai dengan UU HKPD diproyeksikan tidak memiliki pengaruh yang besar pada pengaturan, pemungutan, maupun pada kontribusi PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik terhadap PAD di DKI Jakarta Kata Kunci : Kontribusi, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pendapatan Asli Daerah Regional Original Income (PAD) is the main source of revenue for regional development, as stipulated in UU HKPD Article 1, Paragraph (20). One of the PAD instruments is taxation. Specific Goods and Services Tax (PBJT) is a type of local tax for districts and municipalities. PBJT includes items such as Electricity Consumption. Although DKI Jakarta has recently introduced new regulations for PBJT on Electricity Consumption, it is still using the old regulations due to the time required for transitioning to the new rules. The study aims to assess the potential and factors supporting and hindering the contribution of PBJT on Electricity Consumption to PAD in DKI Jakarta. This research is a legal study using both normative and empirical approaches. Data is collected through literature review and field study, managed by selecting, classifying, and organizing the data. Data analysis is performed descriptively. The findings indicate that PBJT on Electricity Consumption in DKI Jakarta uses the With Holding Tax system and still employs the old nomenclature, PPJ. During the period 2019-2023, PPJ on Electricity consistently yielded over Rp. 750,000,000,000, contributing significantly to PAD at 20%. However, there are shortcomings in tax collection due to a decline in revenue, influenced by factors such as employee quality and public awareness. Challenges include optimizing revenue and consumer data for electricity. The anticipated change in nomenclature according to the UU HKPD is expected to have minimal impact on regulation, collection, or the contribution of PBJT on Electricity Consumption to PAD in DKI Jakarta. Keywords: Contribution, Specific Goods and Services Tax, Local Ow source Revenue

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 341 Hukum-hukum negara
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Dito Nipati
Date Deposited:	19 Feb 2025 04:36
Terakhir diubah:	19 Feb 2025 04:36
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/84533

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir