KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENGAWASAN NOTARIS

ATHALLA, HAIQAL ALFADLI (2025) KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENGAWASAN NOTARIS. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (17kB) | Preview
	Text SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Notaris dalam melaksanakan kewenangannya mendapatkan pengarahan dan pengawasan dari Majelis Pengawas yang dibentuk melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 16 Tahun 2021. Berdasarkan fakta di lokasi penelitian, terbukti bahwa masih banyak notaris yang melakukan pemalsuan akta. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian Majelis Pengawas Daerah untuk menjalankan kewenangannya dalam melakukan pengawasan terhadap notaris, mengingat Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Permasalahan penelitian yang akan dibahas antara lain (1) Bagaimana Kewenangan Majelis Pengawas Daerah kota Bandar Lampung (2) Apakah faktor yang menghambat Majelis Pengawas Daerah kota Bandar Lampung dalam menjalankan pengawasan terhadap notaris. Pendekatan yuridis empiris dan normatif adalah pendeketan yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif, data dianalisis, yang mencakup data primer dan sekunder yang dihimpun melalui wawancara terbuka dengan para narasumber. Temuan penelitian mengemukakan bahwa: (1) Majelis Pengawas Daerah memiliki banyak kewenangan selain pembinaan dan pengawasan, termasuk memberikan izin cuti, memperpanjang masa jabatan notaris dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Notaris yang tidak kooperatif pada saat dilakukan pengawasan, pengawasan yang bersifat formalitas karena tidak dapat memberi sanksi atau teguran dan tidak ada edukasi ke masyarakat mengenai alur laporan ke Majelis Pengawas merupakan berbagai faktor yang menghambat Majelis Pengawas Daerah kota Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan Kata Kunci: Kewenangan Hukum, Faktor Penghambat, Majelis Pengawas.

Item Type:	Other
Subjects:	?? 340 ??
Divisions:	?? Ilmu-Hukum ??
Depositing User:	2308700854 . Digilib
Date Deposited:	03 Mar 2025 03:01
Last Modified:	03 Mar 2025 03:01
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/85211

Actions (login required)

View Item