IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DALAM SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI METRO NOMOR 5/PDT.G/2021 PN Met)

Neuro , Alpha Anugerah (2024) IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DALAM SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI METRO NOMOR 5/PDT.G/2021 PN Met). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Neuro Alpha Anugerah.pdf Download (296Kb) | Preview
	File PDF SKRIPI FULL - Neuro Alpha Anugerah.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN - Neuro Alpha Anugerah.pdf Download (4Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perkara perdata yang menimbulkan sengketa haruslah ditawarkan perdamaian pada para pihak. Permasalahan penelitian ini tentang pertimbangan hukum hakim dalam melaksanakan mediasi pada sengketa perdata, bagaimana akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak wanprestasi terhadap isi akta perdamaian dalam putusan Nomor 5/Pdt G/2021/PN Met dan bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perdamaian apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap putusan Nomor 5/Pdt G/2021/PN Met. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan pada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan hubungan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan ini dan pendekatan masalah. Bahwa dalam perjanjian pembiayaan seringkai timbul wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa, debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Berdasarkan penelitian, hakim perkara di pengadilan negeri diwajibkan untuk menawarkan perdamaian kepada pihak yang berperkara. Hakim dalam pelaksanaannya memberi tahu para pihak yang berperkara bahwa perdamaian adalah cara penyelesaian yang baik dan lebih bijaksana daripada putusan pengadilan, dan lebih baik dipandangan Masyarakat. Jika para pihak sepakat untuk melakuan perdamaian, selanjutnya majelis hakim akan melaksanakan mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator. Apabila atas putusan perdamaian pihak yang dinyatakan salah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, pihak lawan dapat melakukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan perdamaian terkait gugatan perdata adalah Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu ingin dilaksanakannya perdamaian. Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim berpegang pada Asas ”Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kata Kunci : Perdamaian, Mediasi, Wanprestasi iii ABSTRACT IMPLEMENTATION OF SUPREME COURT REGULATION NUMBER 1 OF 2016 CONCERNING MEDIATION PROCEDURES IN COURT IN FINANCING AGREEMENT DISPUTES) (Study Case of The Metro District Court Decision NO. 5/PDT.G/2021 PN Met) By : Neuro Alpha Anugerah Civil cases thatgive rise to disputes must be offered for peace to the parties. The research issue here is how legal consequences arise if one party branches the terms of the peace agreements in the verdict NO. 5/Pdt G/2021/PN Met, and how the execution of the peace deed is carried out if one party branches the verdict NO. 5/Pdt G/2021/PN Met. That in financing agreements, defaults often arise due to compelling circumstances, the debtor being unable to fulfil his obligations. The method that used in this research is a qualitative with a study approach is juridical – normative, which focuses on exiting regulations and relevant literature or books that related to legal relationships, especially related to this issue and problem approach. Based on research, the judges in the district court are required to offer reconciliation of the litigants. Judges in their implementations inform the disputing parties that reconciliations is a good and wiser method of resolution compared to a court decision, and also good looking by society. If the parties agree to pursue reconciliation, the penal of judges will then conduct mediation led by a mediator judge. If the opposing party may request execution from the district court. If the peace deed declared to be fault doesn’t voluntarily implement of the decision, the opposing party can apply for execution to the district court. The basis for the judge in issuing a peace deed related to civil lawsuits is Article 130 HIR/Article 154 RBg, Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court and The Consent of both parties to the disputes, the implementation of peace. In making a decision, a judge adheres to the principle of “For Justice based on By the Grace of Almighty God”. Keywords: Peace, Mediation, Defaults

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited:	09 May 2025 08:00
Terakhir diubah:	09 May 2025 08:00
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/86957

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir