STUDI PELAYANAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KOTA BANDAR LAMPUNG DAN KOTA MALANG

VELLY, BERCILIA SANDAYU (2025) STUDI PELAYANAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KOTA BANDAR LAMPUNG DAN KOTA MALANG. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (50Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2438Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2087Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan inovasi dalam administrasi kependudukan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan keamanan layanan identitas masyarakat. Namun, implementasinya menunjukkan perbedaan responsivitas antar daerah. Penelitian ini membandingkan tingkat responsivitas pelayanan IKD di Kota Bandar Lampung dan Kota Malang berdasarkan teori Zeithaml et al., (1988), yang mencakup enam indikator: merespons pemohon, pelayanan cepat, pelayanan tepat, pelayanan cermat, tepat waktu, dan merespons keluhan. Menggunakan metode kualitatif studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Malang lebih responsif dibandingkan Kota Bandar Lampung, dengan empat indikator terpenuhi, sedangkan Kota Bandar Lampung hanya memenuhi dua indikator. Kota Malang unggul dalam merespons pemohon, pelayanan tepat, cermat, merespons keluhan meskipun masih terdapat kendala dalam ketepatan waktu pelayanan. Sementara Kota Bandar Lampung masih menghadapi kendala pelayanan dalam merespons pemohon, pelayanan cepat, cermat dan pelayanan tepat yang berdampak pada perspektif masyrakat terhadap disdukcapil. Selain itu, temuan penting dalam penelitian ini menunjukkan adanya penolakan terhadap gratifikasi oleh petugas pelayanan, yang menegaskan bahwa responsivitas tidak dapat dikompromikan dengan janji atau kepentingan pribadi. Responsivitas merupakan kewajiban mutlak aparatur sebagai pelayan publik yang menjunjung etika birokrasi. Pelayanan publik seperti IKD tetap menggunakan anggaran negara dan berdampak pada alokasi pelayanan lain. Oleh karena itu, kegagalan implementasi bukan kesalahan masyarakat, melainkan tanggung jawab penuh aparatur pelaksana dalam memastikan layanan publik berjalan optimal dan berintegritas. Kata Kunci: Responsivitas, Pelayanan Publik, Identitas Kependudukan Digital (IKD), Disdukcapil, Digitalisasi Administrasi Kependudukan

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit:	2308549568 . Digilib
Date Deposited:	19 May 2025 08:07
Terakhir diubah:	19 May 2025 08:07
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/87067

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir