I Wayan Samudra Kusuma Wijaya, 1112011181 (2015) PEMENUHAN HAK ATAS UANG PESANGON BAGI PEKERJA/BURUH YANG DI PHK DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TANJUNG KARANG. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (5Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRACT.pdf Download (5Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DALAM.pdf Download (12Kb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (291Kb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (259Kb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (356Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (7Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf Download (54Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MOTO.pdf Download (3270b) | Preview |
|
|
File PDF
SANWACANA.pdf Download (7Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (7Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (106Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (168Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf Download (95Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (266Kb) |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (83Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB V.pdf Download (89Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Abstrak Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. oleh sebab itu, pemerintah harus lebih intensif dalam mengawasi masalah ketenagakerjaan ini agar dapat mengurangi perbedaan pendapat antar kedua belah pihak sesuai dengan fungsi pemerintah yang terdapat pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar gugatan pihak pekerja/buruh yang di PHK dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Karang dan bagaimana prosedur penyelesaian pemenuhan hak uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak bagi pekerja yang di PHK melalui Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Karang. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris, sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang telah dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian bahwa, dasar gugatan pihak pekerja/buruh yang di PHK di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Tanjung Karang adalah hak-hak pekerja/buruh yang dimiliki oleh pekerja/buruh setelah di PHK seperti hak atas uang pesangon, hak uang penghargaan masa kerja, hak ganti kerugian. Prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Karang adalah sidang pertama yaitu pembacaan putusan gugatan, sidang kedua yaitu jawaban dari tergugat, sidang ketiga yaitu replik, sidang keempat yaitu duplik, sidang kelima yaitu pembuktian dari penggugat, sidang keenam yaitu pembuktian dari tergugat, sidang ketujuh yaitu kesimpulan, dan sidang kedelapan yaitu putusan hakim. Namun sebulum dipengadilan sengketa ketenagakerjaan terlebih dahulu diselesaikan melalui bipartit, mediasi atau konsiliasi dan/atau arbitrase. Kata kunci :Perselisihan, Hak Pekerja, PHK ABSTRACT The Idustrial Relations Disputes is a difference of opinion resulting in a dispute between employers or an association of employers and workers/labors or trade union due to a disagreement on rights, conflicting interests, a dispute on termination of employment, and a dispute among trade unions within one enterprise. Therefore, the government should be more intens in supervising such worksissue in order to reduce the difference of opinion between the two parties. The objective of this research were formulated as follows: to find out the claims of those terminated workers/labours in the settlement of industrial relations disputes in Industrial Relations Court of Tanjung Karang; to find out the procedure of settlement in fulfilling the separation pay, long service pay, and recompense pay for the determined workers in the Industrial Relations Court of Tanjung Karang. This research employed both normative and empiric approach while the data was collected from primary and secondary data sources which have been analyzed qualitatively. According to the finding of this research, the base claim of the terminated workers/labours in the Industrial Relations Court of Tanjung Karang was the rights owned by the workers/labours after termination, such as: rights for separation pay, long service pay, and recompense pay. The procedure of the industrial relations disputes settlement in the Industrial Relations Court of Tanjung Karang were as follows: the first court is reading the cases, the second court is replies from the accused party, the third court is replic, the fourth court is duplic, the fifth court is evidence from the accused party, the seventh court is conclusion, and the eight court is judge decision. However, before taking cases to the Court, the disputes should be taken at through bipartite negotiation, mediation or conciliation, and/or arbitration. Keywords: Disputes, Workers' Rights, Termination of Employment
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform > |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | 5449711 . Digilib |
| Date Deposited: | 22 Apr 2015 07:01 |
| Terakhir diubah: | 22 Apr 2015 07:01 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/8763 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
