FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP SUKARELAWAN PENGATUR LALU LINTAS YANG MEMBUKA PAKSA ROAD BARRIER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)

SILVIA, KIRANI (2025) FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP SUKARELAWAN PENGATUR LALU LINTAS YANG MEMBUKA PAKSA ROAD BARRIER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (44Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2953Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2668Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kemacetan di Kota Bandar Lampung menjadikan adanya keberadaan sukarelawan pengatur lalu lintas (Supeltas) atau Pak Ogah. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa keberadaan Supeltas sangat membantu kelancaran lalu lintas apabila tidak adanya polisi lalu lintas, sebagian pula ada yang berpendapat bahwa keberadaan Supeltas justru menimbulkan keresahan, kemacetan lalu lintas, dan pungutan liar. Apalagi dengan aksinya yakni membuka paksa pembatas jalan atau road barrier diluar jadwal yang telah ditentukan dan tanpa seizin dari polisi lalu lintas. Hal ini telah melanggar ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah fungsionalisasi hukum pidana terhadap sukarelawan pengatur lalu lintas (Supeltas) yang membuka paksa pembatas jalan (road barrier) ditinjau dari Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian, (2) Apakah kebijakan dari kepolisian bagian satuan lalu lintas (Polantas) sudah benar terhadap keberadaan sukarelawan pengatur lalu lintas di Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Dalam studi lapangan, peneliti mengambil empat narasumber diantaranya yakni Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas, Kepala Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bandar Lampung dan dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini dapat diketahui bahwa tindakan membuka pembatas jalan tanpa izin dari pihak berwenang oleh Supeltas merupakan pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan konsekuensi serius, baik dari segi keselamatan maupun penegakan hukum. Oleh karena itu, Fungsionalisasi hukum pidana berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas, di mana penegakan hukum yang tegas dan regulasi yang jelas sangat diperlukan. Penegak hukum seperti kepolisian belum memiliki kebijakan yang spesifik dalam mengatur peran supeltas, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam aspek hukum dan penegakan aturan. Di satu sisi, Supeltas dianggap membantu pengguna jalan, namun di sisi lain, tindakan mereka dapat bertentangan dengan prinsip ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Saran yang ditujukan dalam penelitian ini yaitu diperlukan bimbingan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya polisi bagian satuan lalu lintas terhadap masyarakat yang menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas dalam melakukan pengaturan jalan, dan menerapkan sanksi pidana kepada Supeltas yang telah melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2308291100 . Digilib
Date Deposited:	04 Jun 2025 03:01
Terakhir diubah:	04 Jun 2025 03:01
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/88010

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir