Optimalisasi Pemadanan Nomor Induk Kependudukan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak di Provinsi Lampung dalam Upaya Meningkatkan Tertib Administrasi Perpajakan di Indonesia

Dewingga, Maharani Putri Utomo (2025) Optimalisasi Pemadanan Nomor Induk Kependudukan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak di Provinsi Lampung dalam Upaya Meningkatkan Tertib Administrasi Perpajakan di Indonesia. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK - ABSTRACT.pdf Download (47Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (9Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (9Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Permasalahan pajak di Indonesia ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan banyaknya kasus penghindaran pajak serta kompleksitas administratif. Sistem identitas tunggal (single identity number) yang belum diterapkan menyebabkan duplikasi data dan proses verifikasi yang lambat. Langkah yang diambil pemerintah adalah melalui pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PMK Nomor 136/PMK.04/2023 tentang perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Bagi WP Orang Pribadi, WP Badan, dan WP Instansi Pemerintah, pemadanan secara resmi dilaksanakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah optimalisasi pemadanan NIK menjadi NPWP di Provinsi Lampung dapat meningkatkan tertib administrasi perpajakan? (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pemadanan NIK menjadi NPWP?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Jenis data yang digunakan meliputi studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemadanan ini telah berjalan optimal di Provinsi Lampung dengan ditunjukkan data keberhasilan 97,58% per tahun 2024. Integrasi antara DJP dan Dukcapil terbukti menyederhanakan identifikasi wajib pajak, memperkuat validasi data, dan mempermudah proses pelaporan dan penagihan. Implementasi kebijakan pemadanan NIK ke dalam sistem NPWP menunjukkan dinamika antara faktor pendukung seperti kemajuan teknologi, sinergi antar lembaga, dan regulasi yang mendukung. Meskipun demikian, tantangan seperti integrasi data antar lembaga, rendahnya literasi digital, serta kurangnya sosialisasi masif masih menjadi hambatan. Saran yang dibutuhkan adalah pendekatan proaktif dari DJP dan peningkatan edukasi kepada masyarakat untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini. Kata Kunci: Pajak, Pemadanan NIK-NPWP, Single Identity Number

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2506505899 Digilib
Date Deposited:	19 Jun 2025 13:54
Terakhir diubah:	19 Jun 2025 13:54
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/89084

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir