ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN JOKI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG (Studi Putusan Nomor : 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

WILLY , GUSTI PRADANA (2025) ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN JOKI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG (Studi Putusan Nomor : 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (18Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1412Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1191Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Joki pada tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan cara curang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk meloloskan calon peserta. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memanipulasi dokumen elektronik pada seleksi tes CPNS dibuat seolah-olah data otentik pelamar untuk dapat mengikuti tes CPNS. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: Bagaimana Penegakan Hukum terhadap perbuatan joki CPNS Kejaksaan Tinggi Lampung (Studi Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN TJK) dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap perbuatan joki CPNS Kejaksaan Tinggi Lampung (Studi Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN TJK). Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan didukung yuridis empiris. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perbuatan joki CPNS Kejaksaan Tinggi Lampung berdasarkan Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN TJK dilakukan pada tahap aplikasi, di mana pada tahap aplikasi ini melibatkan pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tahap kepolisian yaitu penyelidikan dan penyidikan diperoleh bahwa terdakwa memanipulasi dokumen elektronik dengan cara membuat KTP palsu dan melakukan verifikasi wajahnya yang tidak sesuai dengan pelamar aslinya. Pada tahap penuntutan jaksa penuntut umum mendakwa dengan dakwaan alternatif Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 263 Ayat (2) KUHP. Jaksa menuntut dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,-. Tahap putusan pengadilan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pada aspek yuridis terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000. terbukti secara sah dan meyakinkan memanipulasi dokumen elektronik seolah-olah data yang otentik sesuai dakwaan alternatif pertama Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap joki CPNS antara lain Faktor undang-undang yaitu peraturan perundang- undangan saat ini belum memadai dalam menindak tindakan perbuatan joki CPNS. Faktor aparat penegak hukum yaitu kurangnya koordinasi antar instansi dalam menangani praktik joki CPNS. Faktor sarana prasarana yaitu kurangnya alat yang memadai untuk penyeleksian lebih ketat tentang otentik data pribadi setiap calon peserta tes CPNS. Faktor masyarakat yaitu masyarakat masih mempercayai praktik joki dapat memudahkan anaknya lolos tes CPNS. Faktor kebudayaan yaitu terhadap perkembangan budaya teknologi dan komunikasi yang memberikan kemudahan orang lain untuk memanipulasi data pada website pendaftaran CPNS. Adapun saran dalam penelitian ini, kepada Aparat Penegak Hukum (APH) diharapkan dalam penegakan hukum terhadap joki CPNS dapat lebih maksimalkan di tahap aplikasi sehingga memberikan keadilan kepada peserta CPNS lainya. Kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) diharapkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam memverifikasi awal data pelamar di website pendaftaran peserta CPNS di setiap instansi manapun agar tidak terjadi perbuatan dokumen elektronik seolah-olah data yang otentik. Kata Kunci : Penegakan, Joki CPNS, Kejaksaan.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2506075278 Digilib
Date Deposited:	21 Jun 2025 04:11
Terakhir diubah:	21 Jun 2025 04:11
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/89234

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir