PENGATURAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DALAM UPAYA MENINGKATKAN INVESTASI DI PROVINSI LAMPUNG

0912011229, RAISA HARLY RUNIDA AGUSTINE (2013) PENGATURAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DALAM UPAYA MENINGKATKAN INVESTASI DI PROVINSI LAMPUNG. Digital Library.

[img]
Preview
File PDF
ABSTRAK(1).pdf

Download (13Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
ABSTRAK.pdf

Download (7Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB I.pdf

Download (27Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB II.pdf

Download (45Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB III.pdf

Download (19Kb) | Preview
[img] File PDF
BAB IV.pdf
Restricted to Hanya pengguna terdaftar

Download (100Kb)
[img]
Preview
File PDF
BAB V.pdf

Download (17Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
cover.pdf

Download (35Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
PENGESESAHAN.pdf

Download (13Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf

Download (11Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (19Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
SANWACANA.pdf

Download (20Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Abstrak Untuk dapat memberikan pelayanan yang transparan, perlakuan yang sama, mudah, efisien, cepat, berkeadilan, akuntabilitas, dan kepastian hukum, diperlukan pengaturan pelayanan perizinan secara terpadu satu pintu. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pengaturan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dalam upaya meningkatkan investasi di Provinsi Lampung dan apakah faktor-faktor penghambat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu dalam upaya meningkatkan investasi di Provinsi Lampung? Pendekatan masalah menggunakan normatif empiris. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder.Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan.Metode pengolahan data menggunakan seleksi data, klasifikasi data dan sistematika data.Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) diatur melalui Peraturan Gubernur Lampung No. 15 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada BPMPPT Provinsi Lampung. Dalam upaya meningkatkan investasi, BPMPPT menata PTSP Bidang Penanaman Modal dengan meningkatkan fasilitas, sumber daya manusia dan sarana prasarana. Faktor penghambat dalam pelayanan PTSP di Provinsi Lampung adalah terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam PTSP, terjadi perbedaan persepsi antara satu dengan yang lain, proses perizinan yang melibatkan satuan kerja lainnya, serta fasilitas IT yang kurang maksimal. Di sarankan BPMPPT meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam PTSP, adanya pemahaman yang sama terhadap aturan-aturan pelayanan PTSP, satuan kerja yang memberikan rekomendasi dapat menempatkan sumber daya manusia nya di satu tempat sehingga tidak memakan waktu yang lebih lama dan perlunya pengadaan IT yang maksimal. Abstract To be able to give transparent service with equal treatment which is easy, efficient, fast, fair, accountable and having legal certainty, one door integrated permit service regulation is needed. The problem in this thesis is that how does the one door integrated permit service in effort to improving investment in Lampung province and what are inhibiting factors in one door integrated permit service in effort to improving investment in Lampung province? This research is classified as normative empirical approach. And conducted by using primary and secondary data. Data were collected by literature study and field study. These data were processed through data selection, data classification and data systematization. Finally, were analyzed data is regulated by qualitative analysis. The results of research showed that the regulation of one door integrated service (PTSP) in Board of investment and integrated permit service (BPMPPT) is Governor Regulation number 15 in 2011 Authority Endorsement in Permit Field and Non-permit Field to BPMPPT Lampung province. In efforts of improving investment, BPMPPT is regulating PTSP of Investment Sector by improvement facilities, human resources, structure and infrastructure. There are many factors become obstacles in developing service conductury by PTSP such as; the lack of human resources, the difference of perspective among the officer, permit process involving sectoral unit, and last is the lack of IT facilities. Several recommendation as follow: BPMPPT could be improve human resource competence in PTSP, the same perspective against the rules of PTSP service, to several unit to recommend or to place right human resources according to the relevant unit so that the permit process would not take longer time, and to provide optimum IT facilities.

Jenis Karya Akhir: Artikel
Subyek:
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit: IC-STAR . 2015
Date Deposited: 28 Apr 2015 02:05
Terakhir diubah: 28 Apr 2015 02:05
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/9026

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir