Delsafina , Wahyu Cahyani (2024) PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI PEMBUATAN PRODUK HUKUM DESA (Studi pada BPD Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK , UNIVERSITAS LAMPUNG .
|
File PDF
1. ABSTRAK - ABSTRACT - Delsafina Wahyu Cahyani.pdf Download (123Kb) | Preview |
|
![]() |
File PDF
2. SKRIPSI FULL - Delsafina Wahyu Cahyani.pdf Restricted to Hanya staf Download (3485Kb) | Minta salinan |
|
|
File PDF
3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Delsafina Wahyu Cahyani.pdf Download (3349Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Penelitian ini bertujuan untuk memahami peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sidosari dalam menyalurkan aspirasi masyarakat melalui pembuatan produk hukum desa serta hambatan yang dihadapi BPD dalam menjalankan peranan tersebut dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPD Sidosari belum melaksanakan peranannya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat melalui pembuatan produk hukum desa. BPD Sidosari diketahui hanya menyalurkan aspirasi masyarakat sampai musyawarah desa dan musyawarah pembangunan desa saja karena terdapat hambatan dari sisi internal dan eksternal BPD. Hambatan dari sisi internal meliputi kemampuan sumber daya manusia yang kurang memadai dalam pembutan produk hukum, komunikasi internal yang kurang baik, dan anggapan bahwa belum ada urgensi untuk membuat perdes serta proses pembuatan perdes yang dirasa memakan waktu yang lama dan panjang. Hambatan dari sisi eksternal meliputi kurangnya dukungan pelatihan dan tidak seimbangnya dana operasional dengan beban kerja dalam pembuatan produk hukum desa. Kata Kunci: Aspirasi Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, Legislasi Desa, Produk Hukum Desa, Peraturan Desa This research aims to understand the role of the Badan Permusyawaratan Desa (BPD) of Sidosari in channeling community aspirations through the creation of village legal products, as well as the obstacles faced by the BPD in performing this role. The research employs a descriptive qualitative method, with data collection through in-depth interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the BPD of Sidosari has not fulfilled its role in channeling community aspirations through the creation of village legal products. It is found that the BPD of Sidosari only channels community aspirations up to the village deliberation and village development deliberation stages due to internal and external obstacles. Internal obstacles include inadequate human resource capabilities in the creation of legal products, poor internal communication, the perception that there is no urgency to create village regulations, and the process of creating village regulations being perceived as time-consuming and lengthy. External obstacles include the lack of training support and disproportionate operational funding relative to the workload required in creating village legal products. Keywords: Community Aspirations, BPD, Village Legislation, Village Legal Products, Village Regulations
Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
---|---|
Subyek: | 300 Ilmu sosial > 301 Sosiologi dan antropologi |
Program Studi: | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Sosiologi |
Pengguna Deposit: | UPT . Siswanti |
Date Deposited: | 08 Sep 2025 03:54 |
Terakhir diubah: | 08 Sep 2025 03:54 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/90263 |
Actions (login required)
![]() |
Lihat Karya Akhir |