KEABSAHAN FORMIL SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN DALAM MENJAMIN KEADILAN HUKUM

ADHITYA RIZKY, PRABOWO (2025) KEABSAHAN FORMIL SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN DALAM MENJAMIN KEADILAN HUKUM. [Disertasi]

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (229Kb) | Preview
	File PDF DISERTASI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2148Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF FULL DISERTASI TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (2269Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Disertasi ini membahas kesenjangan keabsahan formil Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan terhadap syarat-syarat formil yang tidak terpenuhi. Permasalahan yang dibahas dalam disertasi ini adalah urgensi pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang keabsahan formil dalam menjamin keadilan hukum, tantangan yang dihadapi dalam pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang memenuhi keabsahan formil dalam menjamin keadilan hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan APHT dalam menjamin keadilan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi, tantangan dan keabsahan pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dapat menjamin keadilan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan bertipe deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis yang berkaitan keabsahan formil Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka dan didukung dengan studi lapangan. Bahan hukum yang didapat kemudian dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan Pancasila. Hasil ini merekomendasi dalam menjamin keabsahan formil berupa pemberian kuasa untuk memperpanjang Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang telah habis masa berlakunya merujuk pada keadilan Pancasila yang terdapat di dalam sila ke 5 (lima) yang dikonsepkan di dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan sehingga memenuhi unsur-unsur perwujudan dari fairness kejujuran; keseimbangan (balance); pengekangan (temperance) dan keterusterangan (honesty) yang disepakati oleh para pihak di dalamnya dan konsep Restrukturisasi kredit di dalam APHT adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang dibebankan atas hak atas tanahnya tersebut.

Jenis Karya Akhir:	Disertasi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S3-Doktoral Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2507589818 Digilib
Date Deposited:	06 Oct 2025 12:42
Terakhir diubah:	06 Oct 2025 12:42
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/90820

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir