ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PADA BANK NEGARA INDONESIA CABANG TANJUNGKARANG

JONO PARULIAN , SITORUS (2025) ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PADA BANK NEGARA INDONESIA CABANG TANJUNGKARANG. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (16Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2071Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1950Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Maraknya tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan, tetapi juga telah merambah ke sektor perbankan yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip integritas dan kehati-hatian. Dalam praktiknya, sejumlah kasus menunjukkan bahwa korupsi di bidang perbankan kerap terjadi melalui penyalahgunaan wewenang dalam pemberian fasilitas kredit, manipulasi dokumen keuangan, hingga kerja sama tidak sah antara oknum pejabat bank dan pihak luar untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Fenomena ini sangat mengkhawatirkan karena selain merugikan keuangan negara atau lembaga keuangan, juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional. Korupsi di sektor perbankan mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal dan ketidaktegasan dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas perekonomian secara luas. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan statute approach, case approach, dan conceptual approach yang berkaitan dengan Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang yang di analisis secara analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Pertanggungjawaban pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit pada Bank Negara Indonesia cabang Tanjungkarang seharusnya secara komprehensif mempertimbangkan sifat melawan hukum pemberian fasilitas kredit, aspek subjektif nilai kerugian negara, dan aspek objektif nilai kerugian negara agar tidak terjadi kesenjangan putusan yang mencolok khsusnya adanya pengurangan hukuman bagi terpidana. 2) Putusan hakim dalam kasus korupsi pemberian kredit BNI Cabang Tanjungkarang tidak memenuhi prinsip keadilan substantif karena tiga faktor utama: pertama, adanya disparitas hukuman yang tidak proporsional antar terpidana tanpa justifikasi yang jelas; kedua, kegagalan dalam aspek restitutif dengan tidak dibebankanya uang pengganti kepada mayoritas terpidana sehingga kerugian negara tidak dapat dipulihkan secara optimal; dan ketiga, lemahnya fungsi pencegahan akibat pengurangan hukuman signifikan yang berpotensi mengurangi efek jera. Kondisi ini mencederai rasa keadilan masyarakat dan melemahkan penegakan hukum antikorupsi di sektor strategis perbankan. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Korupsi, Kredit, Bank The prevalence of corruption is not limited to government but has also spread to the banking sector, which is supposed to uphold the principles of integrity and prudence. In practice, numerous cases demonstrate that corruption in the banking sector often occurs through abuse of authority in granting credit facilities, manipulation of financial documents, and even unauthorized collaboration between bank officials and external parties for personal gain. This phenomenon is highly concerning because it not only harms state finances or financial institutions but also undermines public trust in the national banking system. Corruption in the banking sector reflects a weak internal oversight system and a lack of firmness in law enforcement, which ultimately threatens broader economic stability. This research is a normative legal study using a statute approach, a case approach, and a conceptual approach related to the analysis of criminal liability of perpetrators of corruption in the provision of credit facilities at the Tanjungkarang Branch of Bank Negara Indonesia, which is analyzed using qualitative descriptive analysis. The results of the study indicate that 1) Criminal liability for corruption in the provision of credit facilities at Bank Negara Indonesia, Tanjungkarang branch should comprehensively consider the unlawful nature of the provision of credit facilities, the subjective aspect of the value of state losses, and the objective aspect of the value of state losses so that there is no striking disparity in decisions, especially the reduction of sentences for defendants. 2) The judge's decision in the corruption case of BNI credit provision at Tanjungkarang Branch does not fulfill the principle of substantive justice due to three main factors: first, the existence of disproportionate disparity in sentences between defendants without clear justification; second, failure in the restitutive aspect by not imposing replacement money on the majority of defendants so that state losses cannot be recovered optimally; and third, the weak prevention function due to significant reductions in sentences that have the potential to reduce the deterrent effect. This condition harms the public's sense of justice and weakens the enforcement of anticorruption law in the strategic banking sector. Keywords: Accountability, Corruption, Credit, Bank

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S2-Magister Hukum
Pengguna Deposit:	2507506562 Digilib
Date Deposited:	20 Oct 2025 03:09
Terakhir diubah:	20 Oct 2025 03:09
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/91443

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir