Analisis Penyelesaian Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Berdasarkan Hukum Positif Melalui Hukum Pidana Adat Lampung Pepadun

Zenny, Nurmayanti (2025) Analisis Penyelesaian Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Berdasarkan Hukum Positif Melalui Hukum Pidana Adat Lampung Pepadun. HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
File PDF
ABSTRAK (2).pdf

Download (223Kb) | Preview
[img] File PDF
SKRIPSI FULL (4).pdf
Restricted to Hanya staf

Download (3231Kb) | Minta salinan
[img]
Preview
File PDF
SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN (1).pdf

Download (3120Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Saat ini penyelesaian perkara kejahatan terhadap perempuan di dalam hukum adat Lampung, masih banyak menggunakan lembaga-lembaga kearifan lokal dalam masyarakat adat Lampung. Kemudian, hukum pidana memandang bahwa setiap penyelesaian perkara pidana itu, harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana perspektif hukum pidana dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual terhadap perempuan yang diselesaikan melalui hukum adat Lampung Pepadun dan Apakah faktor penghambat dalam penyelesaian kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan melalui hukum pidana adat Lampung Pepadun. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian yang memperhatikan perundang-undangan, teori dan konsep hukum dengan melihat fakta di lapangan yang berhubungan dengan penulisan melalui wawancara mendalam dengan narasumber. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data yang meliputi data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Kemudian responden dalam penelitian ini adalah Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Unit PPA Kepolisian Resor Lampung Timur, Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur, Tokoh Masyarakat/Adat Lampung Pepadun, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa penyelesaian kejahatan kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hukum pidana adat Lampung, merupakan mekanisme penyelesaian terhadap pelanggaran norma-norma atau tindak pidana, yang pada beberapa kasus terutama kasus kekerasan seksual diselesaikan melalui mediasi pidana oleh lembaga adat yang melibatkan tokoh adat Lampung sebagai mediator atau penengah. Pemberian sanksi atau hukuman didasarkan pada tingkat Zenny Nurmayanti kejahatan dan kerugian yang dialami korban, yang dilakukan melalui mekanisme adat yang disebut “Cepalo.” Dimana saat ini penyelesaian yang ada tidaklah berjalan seperti dahulu terutama terkait kelembagaan adat, melalui terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pengakuan terhadap eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional, dimana penyelesaian tetap dilakukan melalui hukum positif (KUHP), tetapi hukum adat dijadikan sebagai dasar pertimbangan atau sumber hukum material, artinya hukum adat tidak berlaku sendiri diluar sistem hukum nasional, tetapi diakui dan digunakan dalam kerangka hukum positif. Adapun penghambat dalam penyelesaian kejahatan kekerasan seksual dalam perspektif hukum pidana adat Lampung adalah faktor substansi hukum yang kurang berpihak terhadap hak-hak korban, faktor penegak hukum yang kurang memahami norma-norma adat hingga kurangnya sinergitas, faktor masyarakat yang minim literasi dalam memahami isu kekerasan seksual, sarana dan fasilitas yang kurang memadai dalam menunjang penyelesaian adat, serta faktor budaya yaitu budaya tabu dan pewajaran ditengah masyarakat adat Lampung Pepadun. Saran dalam penelitian ini adalah tokoh adat Lampung Pepadun hendaknya membentuk regulasi penyelesaian hukuman bagi pelaku tindak kejahatan terhadap perempuan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi korban dan perlindungan hak-hak perempuan, dilakukannya penyelenggaraan peradilan pidana adat yang profesional dan mandiri dengan pembentukan peraturan pemerintah, melalui penguatan sinergitas antara aparat penegak hukum yaitu dinas perlindungan dan pihak kepolisian wilayah Lampung Timur serta tokoh adat Lampung Pepadun guna mamastikan bahwa perempuan mendapat perlindungan, serta keadilan bagi pihak korban. Kata Kunci: Penyelesaian, Kekerasan Seksual, Pidana Adat Lampung

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek: 300 Ilmu sosial
300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi: FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit: 2507277988 Digilib
Date Deposited: 20 Oct 2025 08:07
Terakhir diubah: 20 Oct 2025 08:07
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/91516

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir