PENERAPAN PRINSIP PELAYANAN PUBLIK DALAM PENANGANAN SENGKETA TANAH (Prosedur Penanganan Sengketa Tanah di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton)

DEWI , DAMAYANTI (2025) PENERAPAN PRINSIP PELAYANAN PUBLIK DALAM PENANGANAN SENGKETA TANAH (Prosedur Penanganan Sengketa Tanah di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
File PDF
1. ABSTRAK-ABSTRACT - Dewi Damayanti.pdf

Download (186Kb) | Preview
[img] File PDF
2. SKRIPSI FULL - Dewi Damayanti.pdf
Restricted to Hanya staf

Download (2877Kb) | Minta salinan
[img]
Preview
File PDF
3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Dewi Damayanti.pdf

Download (1964Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Sengketa pertanahan menjadi salah satu persoalan krusial yang berdampak pada tata kelola pemerintahan bidang agraria di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konflik antara dua pihak yang saling mengklaim kepemilikan atas bidang tanah di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, yang salah satunya telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Tujuan dari penelitian ini Land disputes are one of the crucial issues that have an impact on governance in the agrarian sector in Indonesia. This research is motivated by a conflict between two parties who both claim ownership of a plot of land located in Kampung Baru Subdistrict, Kedaton District, where one party already holds a Land Ownership Certificate (SHM). The objective of this study is to examine the extent to which the National Land Agency (BPN) of Bandar Lampung City applies the principles of public service in resolving the dispute, particularly when acting as the defendant in litigation before the State Administrative Court (PTUN). This study was conducted at the BPN Office of Bandar Lampung City from Maret to May 2025. The research focuses on the procedures for land dispute resolution in accordance with Ministerial Regulation of ATR/BPN No. 21 of 2020, as well as BPN’s involvement in each administrative and legal phase. A descriptive qualitative approach was used, with data collected through interviews, field observations, and document analysis. The theoretical framework is based on Sinambela’s theory of public service, using three key indicators: transparency, accountability, and participation. The results indicate that BPN Bandar Lampung has implemented public service principles in resolving the land dispute through litigation. This is evident from BPN’s attendance at court sessions, submission of evidence such as land archive documents, and the provision of information to the plaintiff. The three indicators transparency, accountability, and participation were fulfilled, although the authority to revoke land certificates remains under the jurisdiction of the Provincial Land Office. This study emphasizes the importance of inter-agency synergy in realizing quality public services in the land sector. Keywords: Land Dispute, Public Service, National Land Agency. adalah untuk mengkaji sejauh mana Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung menerapkan prinsip pelayanan publik dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, khususnya saat menjadi pihak tergugat dalam proses litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penelitian ini dilaksanakan di BPN Kota Bandar Lampung dari bulan Maret hingga Mei 2025. Objek penelitian berfokus pada prosedur penyelesaian sengketa pertanahan sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020, serta keterlibatan BPN dalam setiap tahapan administratif dan hukum. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pelayanan publik menurut Sinambela (2011), dengan tiga indikator utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPN Kota Bandar Lampung telah menerapkan prinsip pelayanan publik dalam proses penyelesaian sengketa secara litigasi. Hal ini terlihat dari kehadiran BPN dalam persidangan, penyerahan alat bukti berupa dokumen warkah, dan pemberian informasi kepada pihak penggugat. Ketiga indikator transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi terpenuhi, meskipun dalam hal kewenangan pembatalan sertifikat masih menjadi tanggung jawab Kanwil BPN Provinsi. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di bidang pertanahan. Kata kunci: Sengketa Pertanahan, Pelayanan Publik, Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek: 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi: FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit: UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited: 21 Oct 2025 08:00
Terakhir diubah: 21 Oct 2025 08:00
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/91625

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir