PERSPEKTIF BATASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk)

Kodri , Ubaidillah (2025) PERSPEKTIF BATASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK -Kodri Ubaidillah.pdf Download (2076Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL - Kodri Ubaidillah.pdf Restricted to Hanya staf Download (2079Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS FULL TANPA BAB PEMBAHASAN - Kodri Ubaidillah.pdf Download (2077Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Batasan-batasan tindak pidana korupsi dalam jabatan masih menjadi perdebatan, khususnya dalam menilai apakah suatu perbuatan termasuk ke dalam unsur penggelapan atau penyalahgunaan jabatan, mengingat kedua bentuk perbuatan tersebut diatur secara berbeda namun sering tumpang tindih dalam penerapannya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam putusan pengadilan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk. pentingnya penegakan hukum yang berlandaskan bukti nyata dan pemahaman yang jelas atas batasan jabatan dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif batasan tindak pidana korupsi dalam jabatan serta penerapannya dalam putusan pengadilan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk. Latar belakang penelitian ini didasari oleh adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggelapan dalam jabatan baik di sektor pemerintahan maupun swasta yang berpotensi merugikan keuangan negara, serta pentingnya penegakan hukum terhadap kejahatan jabatan yang dilakukan oleh aparatur negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penegak hukum, akademisi, serta praktisi hukum. Penelitian ini menggunakan kerangka teori keadilan Hans Kelsen serta teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan tindak pidana korupsi dalam jabatan mengacu pada penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dengan merugikan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. Studi kasus dalam putusan pengadilan menunjukkan bahwa perlunya mengindikasikan definisi yang lebih tegas dan harmonisasi aturan hukum agar penegakan tindak pidana korupsi dapat berjalan efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum pidana yang berlaku . Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pemahaman batasan hukum pidana korupsi dalam jabatan serta memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum secara konsisten. Kata Kunci: Jabatan Umum, Penggelapan, Tindak Pidana Korupsi. The boundaries of corruption offenses committed in the context of public office remain a subject of debate, particularly in determining whether a particular act constitutes embezzlement or abuse of office, as both are regulated differently but often overlap in their application under the provisions of the Anti-Corruption Law, as seen in Court Decision Number: 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk. This highlights the importance of law enforcement based on concrete evidence and a clear understanding of the limits of authority in corruption-related crimes. This study aims to analyze the perspective on the boundaries of corruption offenses in office and their application in Court Decision Number: 37/Pid.Sus- TPK/2023/PN.Tjk. The background of this research is grounded in statutory regulations governing embezzlement in office, both in the public and private sectors, which have the potential to harm state finances, as well as the need for robust legal enforcement against crimes of office committed by state officials. This study employs both normative-juridical and empirical approaches. Data were collected through literature review and interviews with law enforcement officers, academics, and legal practitioners. The research is framed by Hans Kelsen’s theory of justice as well as Soerjono Soekanto’s theory of law enforcement.. The findings indicate that the boundaries of corruption offenses in office refer to the abuse of authority by public officials that results in financial losses to the state, as regulated in Articles 8 and 18 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001. The case study in the court’s decision shows the necessity for a clearer definition and harmonization of legal provisions to ensure that the enforcement of corruption laws is effective, fair, and aligned with prevailing principles of criminal law. This research offers a theoretical contribution to the understanding of the legal boundaries of corruption in public office and provides practical benefits for law enforcement officers in applying the law consistently. Keywords: Public Office, Embezzlement, Corruption.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S2-Magister Hukum
Pengguna Deposit:	. . Yulianti
Date Deposited:	22 Oct 2025 03:28
Terakhir diubah:	22 Oct 2025 03:28
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/91688

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir