PENGAWASAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG TERHADAP PENAHANAN IJAZAH OLEH SEKOLAH MENENGAH ATAS

Yuni , Saputri (2025) PENGAWASAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG TERHADAP PENAHANAN IJAZAH OLEH SEKOLAH MENENGAH ATAS. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK -Yuni Saputri.pdf Download (484Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL - Yuni Saputri.pdf Restricted to Hanya staf Download (2150Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN - Yuni Saputri.pdf Download (2016Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kasus penahanan ijazah yang terjadi di SMA Negeri di Provinsi Lampung merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam pendidikan. Tindakan ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan. Selain itu, Pasal 9 ayat (2) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 secara tegas melarang satuan pendidikan dan dinas pendidikan menahan ijazah dengan alasan apa pun. Penahanan ijazah berpotensi merampas hak peserta didik untuk melanjutkan pendidikan atau memperoleh pekerjaan yang layak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung terhadap penahanan ijazah oleh Sekolah Menengah Atas? (2) Apa saja faktor penghambat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap penahanan ijazah oleh Sekolah Menengah Atas? Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan telah mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Nomor: 421/361/V.01/D.2/2025 dan Surat Edaran Nomor: 800/2499/N.01/OP.2/2024 yang memerintahkan SMA/SMK Negeri menyerahkan ijazah tertahan melalui posko pengambilan ijazah di tiap kabupaten. Hambatan utama meliputi keterbatasan SDM dan anggaran, serta faktor internal sekolah dan peserta didik. Kata Kunci: Pengawasan, Penahanan Ijazah, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung The case of diploma withholding at a public senior high school (SMA Negeri) in Lampung Province represents a violation of the principle of fairness in education. Such action contradicts Article 4 paragraph (1) of Law Number 20 of 2003 on the National Education System, which states that education must be conducted democratically and fairly. Furthermore, Article 9 paragraph (2) of the Regulation of the Secretary General of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology Number 1 of 2022 explicitly prohibits educational institutions and education offices from withholding diplomas for any reason. This practice has the potential to deprive students of their right to pursue further education or obtain decent employment. The research problems are: (1) How does the Education and Culture Office of Lampung Province supervise the withholding of diplomas by senior high schools? (2) What are the inhibiting factors for the Education and Culture Office of Lampung Province in supervising such practices? This research uses a normative empirical approach, with data collection techniques through literature study and field study. The data were analyzed using qualitative descriptive methods. The findings show that the Education Office issued Decree Number: 421/361/V.01/D.2/2025 and Circular Letter Number: 800/2499/N.01/OP.2/2024, instructing all public senior/vocational high schools to release withheld diplomas through diploma retrieval posts in each regency. The main obstacles to effective supervision include limited human resources and budget, as well as internal factors within schools and students. Keywords: Supervision, Diploma Withholding, Lampung Provincial Education Office

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	. . Yulianti
Date Deposited:	24 Oct 2025 07:50
Terakhir diubah:	24 Oct 2025 07:50
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/91934

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir