TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIAANGKATAN DARAT (TNI AD) DI INDONESIA

Verennica , Putri Utami (2025) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIAANGKATAN DARAT (TNI AD) DI INDONESIA. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF Skripsi Veren Abstrak - Verennica Putri.pdf Download (201Kb) | Preview
	File PDF Skripsi Veren Full - Verennica Putri.pdf Restricted to Hanya staf Download (1786Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF Skripsi Veren Tanpa bab4 - Verennica Putri.pdf Download (1665Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perkawinan di bawah tangan merupakan bentuk perkawinan yang dilangsungkan tanpa pencatatan resmi di instansi yang berwenang, sehingga tidak diakui secara hukum negara. Dalam konteks Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), praktik perkawinan semacam ini menimbulkan persoalan baik dari segi kedisiplinan militer maupun perlindungan hukum bagi pasangan dan keturunan yang dilahirkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mekanisme perkawinan bagi anggota TNI AD dan akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan bagi anggota TNI AD. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studik kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan adalah mekanisme perkawinan di bawah tangan dilakukan hanya berdasarkan ketentuan agama, tanpa melalui pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA)maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Secara agama perkawinan ini sah karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan tetapi tetap tidak dianggap tidak sah menurut hukum negara karena tidak dicatatkan secara resmi. Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan bagi anggota.TNI AD secara hukum negara, perkawinan yang tidak dicatat secara resmi akan berdampak pada status hukum istri.dan anak, serta menyebabkan hilangnya hak-hak perdata dan administratif dalam keluarga. Sementara itu, dari sisi hukum militer, praktik tersebut dianggap sebagai pelanggaran disiplin dan dapat dikenai sanksi. Kata kunci : Tinjauan Hukum, Perkawinan di bawah tangan, TNI AD Unregistered marriage refers to a form of marriage conducted without official registration at authorized institutions, and thus, it is not legally recognized by the state. Within the context of the Indonesian National Army (TNI AD), such practice creates problems both in terms of military discipline and legal protection for spouses and their offspring. The problem in this research is the mechanism of marriage for TNI AD personnel and its legal consequences for TNI AD personnel. The type of research used in this study is normative legal research with a descriptive research type. The problem approach applied in this research is a statutory approach. The data used is secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was carried out through literature study. The data is then analyzed qualitatively. The results of the research and discussion show that the mechanism of unregistered marriage is conducted solely based on religious provisions without formal registration at the Office of Religious Affairs (KUA) or the Civil Registration Office. Religiously, this marriage is valid because it has met the requirements and harmony of marriage but is still not considered invalid according to state law because it is not officially recorded. The legal consequences of unregistered marriage for TNI AD personnel include, under state law, the uncertainty of legal status for the wife and children, along with the loss of civil and administrative rights in the family. From a military legal perspective, this practice is considered a disciplinary violation and may lead to sanctions. Keywords : Legal Review, Unregistered Marriage, Indonesian National Army

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	UPT . Siswanti
Date Deposited:	30 Oct 2025 03:42
Terakhir diubah:	30 Oct 2025 03:42
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92377

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir