PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PERAKITAN DAN PENJUALAN SENJATA API ILEGAL (Studi Kasus di Polda Lampung)

SAKINAH KUSUMA WATI, - (2025) PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PERAKITAN DAN PENJUALAN SENJATA API ILEGAL (Studi Kasus di Polda Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK -Sakinah Kusuma Wati.pdf Download (13Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL TANPA LAMPIRAN Sakinah Kusuma Wati.pdf Restricted to Hanya staf Download (2119Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN - Sakinah Kusuma Wati.pdf Download (2083Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penegakan hukum oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana perakitan dan penjualan senjata api ilegal di Polda Lampung. Berdasarkan supremasi hukum, kepolisian memiliki peran penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kejahatan terkait senjata api ilegal yang sering dilakukan tanpa izin resmi, menjadi ancaman serius bagi keselamatan publik. Melalui studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana senjata api ilegal dan apakah faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum kepolisian terhadap senjata api ilegal. Metode yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif fokus pada cara menganalisis penelitian hukum kepustakaan, asas-asas hukum, teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjelaskan situasi hukum. Kemudian pada pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara observasi langsung melalui penelitian lapangan dan analisis data empiris untuk memahami perilaku dan fenomena hukum dalam realitas sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan bahwa pada tahap formulasi menggunakan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, kemudian pada tahap aplikasi penegak hukum melakukan penyelidikan mengenai peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, setelah itu melakukan penyidikan dengan penangkapan terhadap pelaku, penyitaan terhadap barang bukti senjata api jenis revolver serta laras panjang beserta amunisi peluru. Kemudian melakukan pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan yang dinyatakan sudah P-21, di tahap eksekusi memastikan bahwa pelaku tindak pidana tersebut dapat diadili dan menunggu putusan hakim.Sakinah Kusuma Wati Saran dari penulis untuk penegak hukum kepolisian harus meningkatkan pengawasan yang lebih ketat termasuk penyelidikan dan penyidikan terhadap senjata api, baik legal maupun ilegal serta kolaborasi dengan masyarakat untuk memperkuat pengawasan di area-area rawan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya senjata api ilegal, serta penindakan yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana perakitan senjata api. Kata Kunci: Tindak Pidana, Perakitan Senjata Api, Ilegal Law enforcement by the police in handling criminal acts of assembly and sale of illegal firearms at the Lampung Regional Police. Based on the rule of law, the police have an important role in maintaining public order and security. Illegal firearms- related crimes, often committed without official permits, pose a serious threat to public safety. Through case studies, this research explores how the police enforce the law against illegal firearms crimes and what are the factors inhibiting the implementation of police law enforcement against illegal firearms. The method used by the author is to use a normative juridical and empirical juridical approach. The normative juridical approach focuses on how to analyze literary legal research, legal principles, theories and relevant legislation to explain legal situations. Then the empirical juridical approach is carried out by direct observation through field research and empirical data analysis to understand legal behavior and phenomena in everyday reality. Based on the results of research and discussion, it was concluded that at the formulation stage using Emergency Law no. 12 of 1951, then at the application stage law enforcement conducted an investigation regarding the incident which was suspected to be a criminal act, after that carried out an investigation by arresting the perpetrator, confiscating evidence of revolvers and long-barreled firearms along with bullet ammunition. Then hand over the case files to the prosecutor's office which is declared P-21, at the execution stage ensuring that the perpetrator of the crime can be tried and wait for the judge's decision. Sakinah Kusuma Wati The author's advice to law enforcement is that the police must increase stricter supervision, including inquiries and inquiries into firearms, both legal and illegal, as well as collaborating with the community to strengthen supervision in vulnerable areas. This aims to increase public awareness about the dangers of illegal firearms, and that firm action is needed to provide a deterrent effect to perpetrators of the crime of assembling firearms.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	UPT . Ery Elyasari
Date Deposited:	31 Oct 2025 04:08
Terakhir diubah:	31 Oct 2025 04:08
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92504

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir