KEBIJAKAN TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI PROVINSI LAMPUNG (Studi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)

zulian, - (2025) KEBIJAKAN TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI PROVINSI LAMPUNG (Studi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK -Z U L I A N.pdf Download (13Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL - Z U L I A N.pdf Restricted to Hanya staf Download (2120Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS FULL TANPA BAB PEMBAHASAN - Z U L I A N.pdf Download (2160Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tujuan penelitian menganalisis kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dan menganalisis hambatan berdasarkan analisis SWOT. Masalah yang dihadapi adalah di Provinsi Lampung, dari sebanyak 15 kabupaten/kota baru terdapat 6 kabupaten kota yang menjadi penerima manfaat yang kondisinya masih dalam proses pengembangan, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Tanggamus. Jenis penelitian adalah normatif- empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan normatif-terapan. Jenis data yang digunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan data primer yang dikumpulkan melalui studi lapangan. Analisis dilakukan secara kualitatif. Teori yang digunakan adalah Teori Kewenangan, Teori Kebijakan dan Analisis SWOT. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dilaksanakan dengan tahapan membangun kapasitas yang mencakup sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana, penguatan sinergi stakeholder baik instansi pemerintah, lembaga pendidikan, swasta dan masyarakat, melaksaanakan komunikasi publik, melaksanakan advokasi dan pendampingan implementasi Kebijakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Tingkat Provinsi serta monitoring dan evaluasi dalam rangka pengembangan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Hambatan yang dihadapi internal yaitu keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM pelaksana kebijakan, keterbatasan anggaran dan keterbatasan sarana dan prasarana. Hambatan eksternal yaitu belum semua Kabupaten Kota di Provinsi Lampung melaksanakan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sebelum dilaksanakan kebijakan ini penyelenggaraan pelayanan perpustakaan masih bersifat parsial, setelah dilaksanakan kebijakan menjadi lebih terintegrasi dalam transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kepada pemerintah disarankan agar merumuskan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial secara nasional yang dapat diimplementasikan oleh seluruh Pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Lampung hendaknya memberikan dukungan secara maksimal terhadap implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial pada berbagai aspek seperti penyediaan SDM, penyediaan anggaran dan penyediaan sarana prasarana. Kata Kunci: Transformasi Perpustakaan, Inklusi Sosial, Provinsi Lampung. The purpose of the study was to analyze the social inclusion-based library transformation policy of the Lampung Provincial Library and Archives Service and analyze obstacles based on a SWOT analysis. The problem that occurs is in Lampung Province, out of 15 regencies/cities, only 6 regencies/cities are beneficiaries, which condition is still under development, namely Bandar Lampung City, Metro City, Tulang Bawang Barat Regency, Pesawaran Regency, and Tanggamus Regency. The type of research is normative-empirical with descriptive research type. The problem approach uses normative-applied. The type of data used is secondary data collected through literature studies and primary data collected through field studies. The analysis was carried out qualitatively. The theories used are Authority Theory, Policy Theory and SWOT Analysis. Based on the results of the study, it can be concluded that it is implemented with the stages of building capacity that includes human resources, budget and infrastructure, strengthening stakeholder synergy, both government agencies, educational institutions, private and community, implementing public communication, implementing advocacy and mentoring the implementation of the Social Inclusion-Based Library Transformation Policy at the Provincial Level and monitoring and evaluation in the context of developing a social inclusion-based library transformation policy. The obstacles faced internally are the limited quality and quantity of human resources implementing the policy, limited budget and limited facilities and infrastructure. External obstacles are that not all regencies/cities in Lampung Province have implemented a social inclusion-based library transformation policy and many people still do not know about the social inclusion-based library transformation policy. Before this policy was implemented, the provision of library services was still partial, after the policy was implemented it became more integrated in the library transformation based on social inclusion. It is recommended that the government formulate a national social inclusion-based library transformation policy that can be implemented by all local governments. The Lampung Provincial Government should provide maximum support for the implementation of the social inclusion-based library transformation policy in various aspects such as providing human resources, providing budget and providing facilities and infrastructure. Keywords: Library Transformation, Social Inclusion, Lampung Province.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S2-Magister Hukum
Pengguna Deposit:	UPT . Ery Elyasari
Date Deposited:	03 Nov 2025 06:53
Terakhir diubah:	03 Nov 2025 06:53
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92633

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir