PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PERATURAN DAERAH YANG BAIK

ERMAN , SYARIF (2025) PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PERATURAN DAERAH YANG BAIK. [Disertasi]

Preview	File PDF ABSTRAK - ERMAN SYARIF.pdf Download (4Mb) | Preview
	File PDF DISERTASI FULL - ERMAN SYARIF.pdf Restricted to Hanya staf Download (9Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF DISERTASI TANPA LAMPIRAN - ERMAN SYARIF.pdf Download (9Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pengawasan terhadap Perda merupakan isu hukum krusial dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Pengawasan Perda oleh pemerintah pusat merupakan elemen penting dalam mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan Perda oleh pemerintah pusat merupakan upaya dalam memastikan Perda yang dihasilkan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi banyaknya lembaga yang mengawasi penyusunan Perda menyebabkan panjangnya proses birokrasi menyebabkan kurang efektif dan efisien dalam penyusunan Perda yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika pengawasan Perda, menganalisis pengawasan Perda dalam mewujudkan Perda yang baik, dan merumuskan model pengawasan Perda dalam mewujudkan Perda yang baik. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan menggunakan statute approach, conceptual approach serta philosophical approach terkait pengawasan produk hukum daerah dalam mewujudkan Perda yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika pengawasan produk hukum daerah menurut UU Pemda dilakukan oleh Mendagri melalui evaluasi dan fasilitasi, khususnya terhadap Perda yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Pemerintah pusat dapat membatalkan Perda melalui judicial review MA. UU P3 menegaskan bahwa pengharmonisasian Raperda dikoordinasikan oleh kementerian/lembaga terkait dan dilaksanakan oleh instansi vertikal, berlaku pula untuk Perkada. Namun, setelah Putusan MK Nomor. 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor. 56/PUU-XIV/2016, mekanisme ini diperkuat melalui executive review untuk menjamin Perda yang lebih baik. Pengawasan produk hukum daerah dalam mewujudkan Perda yang baik adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan materi muatan yang diatur dalam Perda. Model pengawasan produk hukum daerah dalam mewujudkan Perda yang baik yang ideal adalah dengan model pengawasan berbasis metode ROCCIPI. Metode ini dapat meningkatkan kualitas produk hukum daerah dengan pendekatan yang lebih terstruktur, komprehensif, dan kolaboratif serta metode ini dapat sebagai prinsip dasar dalam pembentukan Perda. Kata Kunci: Pengawasan, Produk Hukum Daerah, Pemerintahan Daerah Supervision of regional legal products is a crucial legal issue in the context of regional autonomy in Indonesia. Supervision of Regional Regulations by the central government is an important element in realizing harmonization and synchronization between central and regional policies in the implementation of regional government. Supervision of Regional Regulations by the central government is an effort to ensure that the Regional Regulations produced are in line with the values of Pancasila, do not conflict with higher laws and regulations, and are oriented towards public welfare. However, the large number of institutions that supervise the preparation of Regional Regulations causes the length of the bureaucratic process, making it less effective and efficient in preparing good Regional Regulations. This study aims to examine the dynamics of supervision of Regional Regulations, analyze supervision of Regional Regulations in realizing good regional regulations, and formulate a model of supervision of Regional Regulations in realizing good regional regulations. This study is a normative-empirical study using a statute approach, conceptual approach, and philosophical approach related to supervision of regional legal products in realizing good regional regulations. The results of the study indicate that the dynamics of supervision of regional legal products according to the Regional Government Law are carried out by the Minister of Home Affairs through evaluation and facilitation, especially for Regional Regulations that have an impact on community welfare and regional development. The central government can cancel Regional Regulations through a judicial review by the Supreme Court. The P3 Law emphasizes that the harmonization of Draft Regional Regulations is coordinated by the relevant ministries/institutions and implemented by their vertical agencies, also applies to Regional Head Regulations. However, after the Constitutional Court Decision Number. 137/PUU-XIII/2015 and Number. 56/PUU- XIV/2016, this mechanism was strengthened through executive review to ensure better Regional Regulations. Supervision of regional legal products in realizing good regional regulations is to prevent errors in the content of the material regulated in the Regional Regulation. The ideal model for supervision of regional legal products in realizing good Regional Regulations is the ROCCIPI method-based supervision model. This method can improve the quality of regional legal products with a more structured, comprehensive, and collaborative approach and this method can be a basic principle in the formation of Regional Regulations. Keywords: Supervision, Local Legal Products, Local Government

Jenis Karya Akhir:	Disertasi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S3-Doktoral Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited:	03 Nov 2025 07:53
Terakhir diubah:	03 Nov 2025 07:53
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92643

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir