KONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN GAGAL BAYAR PINJAMAN DAERAH YANG BERKEADILAN

SAMSUL , ARIFIN (2025) KONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN GAGAL BAYAR PINJAMAN DAERAH YANG BERKEADILAN. [Disertasi]

Preview	File PDF ABSTRAK - SAMSUL ARIFIN.pdf Download (4Mb) | Preview
	File PDF DISERTASI FULL - SAMSUL ARIFIN.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF DISERTASI TANPA LAMPIRAN - SAMSUL ARIFIN.pdf Download (4Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pembangunan daerah menuntut ketersedian dana yang sangat besar, untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut pemerintah daerah diperkenankan berhutang melalui pinjaman daerah. Permasalahan yang mungkin timbul dari sebuah hubungan hukum hutang piutang adalah kondisi gagal bayar (default). Ketentuan mengenai syarat dan sanksi tentang pinjaman daerah memang efektif mencegah terjadinya gagal bayar pinjaman daerah, akan tetapi dirasa tidak menjadi solusi yang paling tepat. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan rumasan masalah; a. Apakah hakikat pinjaman daerah dalam perspektif dinamika otonomi daerah? b. Mengapa diperlukan konstruksi hukum baru tentang penyelesaian gagal bayar pinjaman daerah? dan c. Bagaimanakah konstruksi hukum penyelesaian gagal pinjaman daerah yang berkeadilan? Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan meliputi metode pendekatan undang-undang (statue approach), metode pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan hukum (comperative approach) dan pendekatan historis (historical approach). Hakikat pinjaman daerah sebagai perbuatan hukum perdata oleh pemerintah daerah dapat dipahami sebagai hubungan kontraktual antara pemerintah daerah sebagai debitur dan kreditur, yang tunduk pada prinsip hukum perdata, termasuk kesepakatan, kecakapan berkontrak, dan objek yang sah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Urgensi regulasi penyelesaian gagal bayar pinjaman daerah di Indonesia menjadi sangat penting, karena dapat berdampak besar pada stabilitas keuangan daerah dan kelangsungan pembangunan. Regulasi yang ada sudah mengalami perkembangan dari masa ke masa, namun masih terdapat kekurangan, seperti ketidakjelasan dalam penyelesaian pinjaman yang tidak bersumber dari pemerintah pusat atau lembaga yang ditugaskan. Konstruksi hukum penyelesaian gagal bayar pinjaman daerah yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalani restrukturisasi keuangan, mencakup pemotongan biaya, penjualan aset, atau langkah-langkah lain untuk pemulihan. Jika diperlukan, pemerintah pusat dapat menunjuk administrator eksternal untuk membantu memulihkan stabilitas keuangan daerah. Kata kunci: konstruksi hukum, pembangunan daerah, pinjaman daerah. Regional development demands substantial financial resources. To meet these funding needs, local governments are permitted to incur debt through regional loans. A potential issue arising from such legal debt relationships is the occurrence of default. Provisions concerning the requirements and sanctions for regional loans are indeed effective in preventing defaults; however, they may not constitute the most appropriate solution. Therefore, the researcher is interested in conducting a study with the following research questions: (a) What is the fundamental character of regional loans in the context of the dynamics of regional autonomy? (b) Why is a new legal construction for resolving regional loan defaults necessary? and (c) What would constitute a fair legal construction for the resolution of regional loan defaults? This study employs normative legal research, utilizing a statutory approach, a conceptual approach, a comparative approach, and a historical approach. The fundamental character of regional loans, as a civil law act undertaken by local governments, can be understood as a contractual relationship between the local government as debtor and the creditor, subject to the principles of civil law, including mutual consent, contractual capacity, and a lawful object in accordance with Article 1320 of the Indonesian Civil Code. The urgency of regulating the resolution of regional loan defaults in Indonesia is of paramount importance, as such defaults may have significant implications for regional financial stability and the continuity of development. Although existing regulations have evolved over time, deficiencies remain, such as the lack of clarity in resolving loans that do not originate from the central government or designated institutions. The legal construction for resolving regional loan defaults proposed in this study is the Suspension of Debt Payment Obligations, which allows local governments to undertake financial restructuring, including cost reductions, asset sales, or other recovery measures. If necessary, the central government may appoint an external administrator to assist in restoring regional financial stability. Keywords: legal contruction, regional development, subnational borrowing.

Jenis Karya Akhir:	Disertasi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S3-Doktoral Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited:	03 Nov 2025 08:00
Terakhir diubah:	03 Nov 2025 08:00
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92646

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir