PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS DENGAN KORBAN ANAK (Studi PN Menggala Tahun 2022)

Ayu Nadila, - (2025) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS DENGAN KORBAN ANAK (Studi PN Menggala Tahun 2022). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK (5) - AYU NADILA.pdf Download (3135Kb) | Preview
	File PDF 2. TESIS FULL - AYU NADILA.pdf Restricted to Hanya staf Download (3130Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. TESIS TANPA PEMBAHASAN - AYU NADILA.pdf Download (3133Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis oleh perempuan dewasa terhadap anak idealnya dijatuhi pidana secara maksimal, tetapi pada kenyatannya dalam Putusan PN Menggala Tahun 2022, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Permasalahan: Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis dengan korban anak dan apa sajakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis dengan korban anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Sumber data yaitu data primer dan sekunder. Narasumber terdiri atas Penyidik pada Polsek Banjar Agung, Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Tulang Bawang, Hakim pada PN Menggala dan Akademisi Hukum Pidana Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis dengan korban anak secara in abstracto dilaksanakan dengan pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penegakan hukum pidana secara in concreto dilaksanakan oleh Kepolisian dengan penyelidikan dan penyidikan serta melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan. Kejaksaan melakukan penyusunan dakwaaan dan penuntutan. Hakim Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis dengan korban anak terdiri atas masih terbatasnya aparat penegak hukum yang memiliki keahlian khusus terkait penanganan korban kekerasan seksual, kemajuan media komunikasi dan informasi yang semakin modern digunakan oleh sebagian masyarakat untuk melakukan tindak pidana dan masyarakat yang tidak bersedia menjadi pelapor atau saksi dalam tindak pidana. Saran dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum (penyidik, jaksa dan hakim) hendaknya melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis dengan korban anak secara maksimal sesuai UU Perlindungan Anak. Masyarakat hendaknya secara lebih aktif berperan serta membantu aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum, dengan cara bersedia menjadi pelapor atau saksi dalam hal mengetahui adanya tindak pidana tersebut. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencabulan, Sesama Jenis, Korban Anak. The perpetrator of the crime of homosexual molestation committed by an adult woman against a child should ideally be sentenced to the maximum penalty, but in reality in the 2022 Menggala District Court Decision, the judge only sentenced the person to 6 (six) years in prison and a fine of IDR 100,000,000.00 (one hundred million rupiah). The problem of this research: how to enforce criminal law against same-sex molestation with child victim and what are the inhibiting factors in enforcing criminal law against same-sex molestation with child victim. This research uses a normative juridical approach and empirical approach. Data sources are primary and secondary data. The sources consist of Investigators at the Banjar Agung Police, Public Prosecutors at the Tulang Bawang District Attorney's Office, Judges at the Menggala District Court and Criminal Law Academics at Unila. Data collection was carried out through literature studies and field studies. Data analysis was carried out qualitatively. The results of this study indicate that criminal law enforcement against the crime of lesbian molestation with child victim in abstracto is carried out by enforcing the Child Protection Law. Criminal law enforcement in concreto by the Police with conducting investigations, inquiries and transferring suspects and evidence to the Prosecutor's Office. Prosecutor's Office is carried out compiling indictments and prosecutions. Judges imposing criminal penalties on the defendant. Factors that hinder the enforcement of criminal law against the crime of lesbian molestation with child victim consist of the still limited number of law enforcement officers who have special expertise related to handling victims of sexual violence, the advancement of increasingly modern communication and information media used by some people to commit criminal act and there are still people who are unwilling to help the law enforcement process as reporters or witnesses in criminal acts. The suggestion in this study is that law enforcement officers (investigators, prosecutors and judges) should enforce the law against the crime of lesbian molestation with child victim to the maximum by using the Child Protection Law. The community should play a more active role in assisting law enforcement officers in the implementation of law enforcement, by being willing to become reporters or witnesses if they know about the crime. Keywords: Law Enforcement, Sexual Molestation, Lesbian, Child Victim.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S2-Magister Hukum
Pengguna Deposit:	UPT . Ery Elyasari
Date Deposited:	03 Nov 2025 09:16
Terakhir diubah:	03 Nov 2025 09:16
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92660

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir