IMPLIKASI PRINSIP ELECTORAL JUSTICE DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENCALONAN KEPALA DAERAH

Ahmad, Zulfiqar (2025) IMPLIKASI PRINSIP ELECTORAL JUSTICE DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENCALONAN KEPALA DAERAH. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG .

Preview	File PDF 1. ABSTRAK - ABSTRACT - Ahmad Zulfiqar.pdf Download (199Kb) | Preview
	File PDF 2. TESIS FULL -Ahmad Zulfiqar.pdf Restricted to Hanya staf Download (2716Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN - Ahmad Zulfiqar.pdf Download (2452Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah yang semula partai politik atau gabungan partai politik dapat mencalonkan pasangan calon kepala daerah jika memperoleh minimal 20 persen kursi DPRD atau memperoleh 25 persen suara sah menjadi tidak berlaku untuk pilkada tahun 2024. Dengan diubahnya ambang batas tersebut, memberikan kesempatan bagi partai politik untuk mencalonkan pasangan calon sepanjang memenuhi syarat perolehan suara sah pada DPT masing-masing daerah. Putusan ini bertujuan memberikan keadilan dan kesetaraan bagi partai politik. Adapun penelitian ini membahas Putusan MK sesuai dengan Prinsip Electoral Justice melalui rumusan permasalahan sebagai berikut apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 telah mencerminkan Prinsip Electoral Justice? dan bagaimana Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam Pencalonan Kepala Daerah?. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus dengan menggunakan data primer, data sekunder maupun data tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research) dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menyeragamkan syarat pencalonan kepala daerah atau ambang batas pencalonan maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 telah mencerminkan Prinsip Electoral Justice dengan mengubah ambang batas pencalonan dan menggantinya berdasarkan perolehan suara sah. Electoral justice dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap entitas politik memiliki akses yang adil dalam proses pilkada, bebas dari diskriminasi struktural, dan mendapatkan perlindungan atas hak politik yang dijamin oleh konstitusi. Implikasi putusan MK tersebut tidak hanya memberikan keadilan dan kesetaraan kepada partai politik akan tetapi meningkatkan partisipasi publik karena banyaknya calon kepala daerah. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya terfokus pada satu pasangan calon, melainkan memiliki kesempatan untuk memilih calon kepala daerah yang lebih berkualitas. Kata Kunci: Electoral Justice, Ambang Batas, Pencalonan Kepala Daerah Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XXII/2024, which amended the threshold for local head candidacy previously requiring political parties or coalitions of political parties to secure at least 20 percent of Local People's Representative Council seats or 25 percent of valid votes to local head candidates is no longer applicable for the 2024 local elections. With the amendment of this threshold, political parties are now given the opportunity to propose candidate pairs provided they meet the valid vote threshold in the voter list of each local. This decision aims to ensure fairness and equality for political parties. This study examines the Constitutional Court's decision in accordance with the principle of electoral justice through the following research questions: Does Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XXII/2024 reflect the principle of electoral justice?, and how is Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XXII/2024 implemented in the local head candidates? This research uses normative legal research with a legal approach, conceptual approach, and case approach using primary, secondary, and tertiary data. The data collection technique uses library research with qualitative analysis. The results of this study indicate that by standardizing the requirements for local head candidacy or the candidacy threshold, Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XXII/2024 has reflected the principle of electoral justice by changing the candidacy threshold and replacing it based on the number of valid votes obtained. Electoral justice is intended to ensure that every political entity has fair access to the local election process, free from structural discrimination, and receives protection of the political rights guaranteed by the constitution. The implications of the Constitutional Court's decision not only provide fairness and equality to political parties but also increases public participation by allowing a greater number of local head candidates. Thus, the public is not only focused on a singel pair of candidates, but has the opportunity to elect a more qualified local head candidate. Keywords: Electoral Justice, Threshold, Local Head Candidacy

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 341 Hukum-hukum negara
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S2-Magister Hukum
Pengguna Deposit:	UPT . Siswanti
Date Deposited:	04 Nov 2025 04:37
Terakhir diubah:	04 Nov 2025 04:37
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92667

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir