Annisa Adelita Azzahra, - (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN MANGROVE (Studi Kasus di Polda Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
1. ABSTRAK - Annisa Adelita Azzahra.pdf Download (179Kb) | Preview |
|
|
File PDF
2. SKRIPSI FULL -Annisa Adelita Azzahra.pdf Restricted to Hanya staf Download (2526Kb) | Minta salinan |
||
|
File PDF
3. SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN - Annisa Adelita Azzahra.pdf Download (2392Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Perusakan hutan mangrove merupakan problematika yang masih sering terjadi di wilayah Provinsi Lampung. Maka dari itu perlu langkah serius dan maksimal dari aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan mangrove. Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan mangrove, dalam skripsi ini akan dibahas beberapa masalah yakni bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan mangrove dan apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan mangrove. Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik Subdit IV Ditrekrimsus Polda Lampung, Penyidik Kepolisian Perairan Polda Lampung, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, serta Dosen Bagian Pidana dan Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara Identifikasi Data, Klasifikasi Data, dan Penyusunan Data. Analisis data menggunakan analisis interaktif dan analisis penafsiran hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dinyatakan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan mangrove melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak pidana perusakan hutan mangrove, tahap aplikasi melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif melalui pemasangan papan himbauan, patroli dan sosialisasi atau penyuluhan. Dan upaya represif melalui penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan. Pada tahap aplikasi ini merupakan titik berat penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tahap terakhir adalah eksekusi yaitu melalui penjatuhan hukuman. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana perusakan hutan mangrove yaitu faktor Annisa Adelita Azzahra penegak hukum, tidak memadainya sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kebiasaan masyarat. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu kepolisian diharapkan dapat berkolaborasi dengan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian hutan mangrove. Kepolisian juga diharapkan untuk meningkatkan upaya pengawasan terhadap hutan mangrove dengan melakukan operasi khusus. Dan terakhir, pemerintah perlu meningkatkan sarana dan prasarana. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Hutan Mangrove. Mangrove forest destruction is a problem that is still common in Lampung Province. Therefore, serious and maximum steps are needed from law enforcement officers to enforce the law against criminal acts of mangrove forest destruction. In relation to law enforcement against criminal acts of mangrove forest destruction, this thesis will discuss several problems, namely how is the law enforced against criminal acts of mangrove forest destruction and what are the inhibiting factors for law enforcement against criminal acts of mangrove forest destruction. The problem approach in this study uses a normative legal approach and an empirical legal approach. The data used are primary data, secondary data, and tertiary data. The sources in this study are Investigators of Subdit IV Ditrekrimsus Polda Lampung, Investigators of the Lampung Police Water Police, Investigators of the Lampung Province Environmental Civil Servant, and Lecturers of the Criminal and State Administrative Law Sections of the Faculty of Law, University of Lampung. While the processing of data obtained by means of Data Identification, Data Classification, and Data Compilation. Data analysis uses interactive analysis and legal interpretation analysis. Based on the results of the research and discussion, it is stated that law enforcement against criminal acts of mangrove forest destruction goes through several stages, namely the formulation stage by issuing a law relating to criminal acts of mangrove forest destruction, the application stage through preventive and repressive efforts. Preventive efforts through the installation of warning boards, patrols and socialization or counseling. And repressive efforts through investigation, inquiry, and confiscation. This application stage is the focus of law enforcement carried out by law enforcement officers. The last stage is execution, namel through sentencing. Factors inhibiting law enforcement by the police against criminal acts of mangrove forest destruction are law enforcement factors, Annisa Adelita Azzahra inadequate facilities and infrastructure, lack of public awareness, and community habits. The suggestions that the author can convey are that the police are expected to collaborate with the local community to raise awareness of the importance of preserving mangrove forests. The police are also expected to increase efforts to monitor mangrove forests by conducting special operations. And finally, the government needs to improve facilities and infrastructure. Keywordsi: Law enforcement, Crime, Mangrove Forest.
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana |
| Program Studi: | FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum |
| Pengguna Deposit: | UPT . Ery Elyasari |
| Date Deposited: | 04 Nov 2025 09:20 |
| Terakhir diubah: | 04 Nov 2025 09:20 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92687 |
Actions (login required)
![]() |
Lihat Karya Akhir |
