KEDUDUKAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

RIAN , ANDRI WIBOWO (2025) KEDUDUKAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text ABSTRAK - RIAN ANDRI WIBOWO.pdf Download (196kB) | Preview
	Text SKRIPSI FULL TANPA LAMPIRAN - RIAN ANDRI WIBOWO.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy
Preview	Text SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN - RIAN ANDRI WIBOWO.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) merupakan perwujudan dari Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang telah dihapus melalui amandemen ke IV UUD NRI Tahun 1945. Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945 mengamahkan kepada presiden untuk membentuk suatu dewan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika pengaturan lembaga pertimbangan presiden di Indonesia serta menjelaskan kedudukan dewan pertimbangan presiden pasca perubahan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2006 berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terjadi perubahan kedudukan Wantimpres dari yang sebelumnya sebagai lembaga pemerintah dibawah presiden saat ini kedudukannya menjadi lembaga negara, hal ini memang tidak melanggar ketentuan didalam UUD NRI Tahun 1945. Namun perubahan yang dilakukan tidak lebih baik dari sebelumnya, karena perubahan yang dilakukan tidak menyasar pada aspek fundamental seperti terkait tugas, fungsi dan kewenangannya yang benar-benar dapat mengoptimalkan keberadaan wantimpres dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan yang seharusnya dilakukan berkenaan dengan tugas, fungsi serta kewenangan dari Wantimpres tersebut. Kata Kunci: Wantimpres, Dinamika, Kedudukan, Lembaga. The Presidential Advisory Council (Wantimpres) is the embodiment of the Supreme Advisory Council (DPA) which was abolished through the IV amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Article 16 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia mandates the president to form a council tasked with providing advice and consideration to the president. This study aims to explain the dynamics of the regulation of the presidential advisory body in Indonesia and to explain the position of the presidential advisory body after the amendment to Law Number 19 of 2006 based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study is a normative legal study using a conceptual approach, a legislative approach and a historical approach. The results of this study indicate that there has been a change in the position of the Wantimpres from previously being a government institution under the current president to now being a state institution, this does not violate the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, the changes made are not better than before, because the changes made do not target fundamental aspects such as those related to its duties, functions and authorities that can truly optimize the existence of the Wantimpres in the Indonesian state system. The changes that should be made relate to the duties, functions and authority of the Wantimpres. Keywords: Wantimpres, Dynamics, Position, Institution.

Item Type:	Other
Subjects:	?? 342 ??
Divisions:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User:	UPT . Siswanti
Date Deposited:	10 Nov 2025 02:40
Last Modified:	10 Nov 2025 02:40
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92890

Actions (login required)

View Item