ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KERJASAMA PENGELOLAAN ZAKAT ANTARA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DENGAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) MASJID DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Wulan Asih , Trie Sefiarni (2025) ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KERJASAMA PENGELOLAAN ZAKAT ANTARA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DENGAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) MASJID DI KOTA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERISTAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK - ABSTRACT - Wulan Asih Trie Sefiarni.pdf Download (108Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL - Wulan Asih Trie Sefiarni.pdf Restricted to Hanya staf Download (1438Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PENBAHASAN - Wulan Asih Trie Sefiarni.pdf Download (1329Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran strategis dalam pengelolaan zakat. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan zakat, BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai mitra strategis di tingkat lokal. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait bentuk kerjasama pengelolaan zakat antara BAZNAS dan UPZ Masjid di Kota Bandar Lampung serta implementasi pelaksanaan kerjasama pengelolaan zakat antara BAZNAS dan UPZ Masjid di Kota Bandar Lampug. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif serta pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara serta analisis dokumen resmi. Data yang diperoleh diproses dengan metode pengolahan data meliputi identifikasi data, rekonstruksi data, dan sistematika data yang selanjutnya di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa kerjasama BAZNAS Kota Bandar Lampung dan UPZ Masjid dalam pengelolaan zakat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Namun, terdapat kendala dalam implementasinya, terutama ketidakjelasan Memorandum of Understanding (MoU) yang diwujudkan dalam Surat Keputusan (SK), karena tidak merinci hak dan kewajiban masing- masing pihak. Selain itu, evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kerjasama belum berjalan optimal. Untuk mengatasi kendala tersebut, disarankan agar BAZNAS Kota Bandar Lampung memperjelas hak dan kewajiban dalam MoU melalui revisi SK, melaksanakan evaluasi rutin guna memastikan efektivitas kerjasama, serta meningkatkan kapasitas SDM UPZ Masjid melalui pelatihan pengelolaan zakat dan penyusunan laporan. Kata Kunci : Kerjasama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Unit Pengumpul Zakat (UPZ) The National Board of Zakat (BAZNAS) has a strategic role in managing zakat. To improve the effectiveness and efficiency of zakat collection, BAZNAS has formed a Zakat Collection Unit (UPZ) as a strategic partner at the local level. The problems in this study are related to the form of cooperation in zakat management between BAZNAS and UPZ Mosques in Bandar Lampung City and the implementation of cooperation in zakat management between BAZNAS and UPZ Mosques in Bandar Lampung City. This study uses a normative-empirical method with a descriptive research type and a legislative approach. The data used in this study are primary data and secondary data. The data collection method used in this study was collected through interviews and analysis of official documents. The data obtained were processed using data processing methods including data identification, data reconstruction, and data systematics which were then analyzed qualitatively. The results of the study and discussion explain that the cooperation between BAZNAS Bandar Lampung City and UPZ Mosque in managing zakat is based on Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management and BAZNAS Regulation Number 2 of 2016 concerning the Establishment and Work Procedures of Zakat Collection Units (UPZ). However, there are obstacles in its implementation, especially the unclear Memorandum of Understanding (MoU) which is manifested in the Decree (SK), because it does not detail the rights and obligations of each party. In addition, routine evaluation of the implementation of the cooperation has not been optimal. To overcome these obstacles, it is recommended that BAZNAS Bandar Lampung City clarify the rights and obligations in the MoU through revision of the SK, carry out routine evaluations to ensure the effectiveness of the cooperation, and increase the capacity of UPZ Mosque HR through zakat management training and report preparation. Keywords: Cooperation, The National Board of Zakat (BAZNAS), Zakat Collection Unit (UPZ)

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited:	10 Nov 2025 03:13
Terakhir diubah:	10 Nov 2025 03:13
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92896

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir