PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP ANAK (STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDAR LAMPUNG)

Shaffa , Riyadhul Jannah M (2025) PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP ANAK (STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDAR LAMPUNG). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF abstrak - shaffa riyadhul.pdf Download (274Kb) | Preview
	File PDF full skripsi tanpa lampiran - shaffa riyadhul.pdf Restricted to Hanya staf Download (2493Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF full skripsi tanpa pembahasan dan tanpa lampiran - shaffa riyadhul.pdf Download (2117Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Dalam berbagai regulasi nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dikemukakan bahwa perlunya anak untuk dilindungi, sekalipun anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Anak yang menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tetap memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak sebagai upaya rehabilitasi dan persiapan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak binaan serta apa saja faktor penghambat yang dihadapi LPKA Kelas II Bandar Lampung dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh dari sumber primer, seperti wawancara dengan petugas LPKA dan anak binaan, serta data sekunder, seperti undang-undang dan literatur akademik. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi peran LPKA Kelas II Bandar Lampung dalam memenuhi hak pendidikan anak. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa LPKA Kelas II Bandar Lampung telah melaksanakan perannya dalam memenuhi hak pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan formal, non-formal, dan pelatihan keterampilan kerja bagi anak didik yang berorientasi pada pembentukan karakter dan keterampilan hidup. Secara normatif, kewajiban ini didasarkan pada ketentuan hukum yang menjamin hak pendidikan bagi anak berhadapan dengan hukum. Secara faktual, yakni terdapat faktor penghambat pelaksaanaan pendidikan bagi anak binaan yang paling mencolok adalah faktor sarana dan prasarana, bahwa fasilitas pendidikan di LPKA kurang memadai untuk memenuhi standar pendidikan berbasis teknologi. Sementara secara ideal, pemenuhan hak pendidikan harus dilaksanakan melaluipendekatan yang holistik, inklusif, dan berbasis rehabilitasi, yang didukung oleh kolaborasi lintas sektor. Pemerintah perlu meningkatkan fasilitas dan jumlah tenaga pendidik di LPKA. LPKA sebaiknya mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif untuk memenuhi kebutuhan emosional dan sosial anak binaan. Selain itu juga kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah sangat diperlukan untuk mendukung pemenuhan hak anak di LPKA. Selain itu, untuk menunjang pendidikan yang lebih mandiri, seharusnya LPKA berupaya membentuk sekolah sendiri bagi anak binaan tanpa ketergantungan dengan sekolah di luar yang pada dasarnya memiliki kurikulum yang berbeda. Kata Kunci : Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Pendidikan, dan Anak Binaan Children are the next generation of the nation who have the right to receive protection and education as part of fulfilling human rights. In various national and international regulations, Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, it is stated that children need to be protected, even if they are in conflict with the law. Children serving a criminal term at the Special Child Development Institution (LPKA) still have the right to receive a proper education as an effort to rehabilitate and prepare for social reintegration. This research aims to analyze the role of the Bandar Lampung Class II Special Child Development Institution (LPKA) in fulfilling the educational rights of correctional students and what inhibiting factors the Bandar Lampung Class II LPKA faces in fulfilling the educational rights of correctional students. This research uses a normative and empirical juridical approach. Data was obtained from primary sources, such as interviews with LPKA officers and assisted children, as well as secondary data, such as laws and academic literature. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation, which was then analyzed qualitatively to evaluate the role of LPKA Class II Bandar Lampung in fulfilling children's educational rights. The results of the study and discussion show that LPKA Class II Bandar Lampung has carried out its role in fulfilling the right to education through the provision of formal, non-formal education, and work skills training for students that are oriented towards character building and life skills. Normatively, this obligation is based on legal provisions that guarantee the right to education for children in conflict with the law. Factually, there are inhibiting factors in the implementation of education for correctional students, the most striking of which is the facilities and infrastructure factor, that the educational facilities at LPKA are inadequate to meet technology-based education standards. While ideally, the fulfillment of the right to education must becarried out through a holistic, inclusive, and rehabilitation-based approach, supported by cross-sector collaboration. The government needs to increase the facilities and number of teaching staff at LPKA. LPKA should adopt a more inclusive approach to meeting the emotional and social needs of target children. Apart from that, collaboration between the government, community and non-government organizations is very necessary to support the fulfillment of children's rights in LPKA. Apart from that, to support more independent education, LPKA should try to form its own school for correctional students without dependence on outside schools which basically have a different curriculum. Keywords: Special Development Institutions for Children, Education, and Correctional Students

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	UPT . Siswanti
Date Deposited:	10 Nov 2025 03:21
Terakhir diubah:	10 Nov 2025 03:21
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92898

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir