ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA YANG SUDAH LANJUT USIA PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2024/PN Gdt)

ANNISA , DESTRIANENGSIH (2025) ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA YANG SUDAH LANJUT USIA PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2024/PN Gdt). FAKULTAS HUKUM, UNIVERISTAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Annisa Destrianengsih.pdf Download (84Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL - Annisa Destrianengsih.pdf Restricted to Hanya staf Download (1184Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN - Annisa Destrianengsih.pdf Download (1048Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Lanjut Usia (Lansia) merujuk pada fase dalam kehidupan manusia yang umumnya dimulai pada usia sekitar 60 tahun ke atas. Tindak kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang dewasa maupun anak- anak bahkan lanjut usia. Dengan adanya fenomena tersebut menunjukkan bahwa orang lanjut usia sekalipun dapat melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini berfokus pada permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada putusan nomor: 22/Pid.Sus/2024/PN Gdt serta faktor penghambat penegakan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa lansia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji perundang-undangan dan literatur terkait, lalu pendekatan yuridis empiris untuk mengobservasi lebih guna mendapatkan data empiris terkait penelitian yang sedang dilangsungkan. Narasumber merupakan Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung serta analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dikarenakan KUHP Nasional yang belum sepenuhnya dijadikan doktrin dalam kasus ini maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang sudah lanjut usia telah terpenuhi dengan adanya perbuatan pidana dan terdakwa dibebankan pidana selama 17 (tujuh belas) tahun. Namun penjatuhan pidana dalam kasus ini dinilai kurang efektif terhadap terdakwa yang lanjut usia karena memiliki keterbatasan dalam banyak hal. Serta terdapat faktor penghambat dalam penegakan hukum yakni Pertama, faktor perundang-undangan. Kedua, faktor penegak hukum. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Keempat, faktor masyarakat. Dan Kelima, faktor kebudayaan. iii Annisa Destrianengsih Saran dalam penulisan ini adalah agar hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang sudah lanjut usia lebih memperhatikan aspek mengenai tujuan pemidanaan. KUHP Nasional yang lebih baru diharapkan dapat membawa sistem hukum Indonesia yang lebih baik sebagai langkah positif untuk menggantikan sistem hukum yang retributif (balas dendam) dan lebih fokus pada pemulihan sosial. Serta Agar tercapainya putusan yang jelas dan adil, diharapkan hakim yang memandu jalannya persidangan dapat memperhatikan aspek-aspek yang mungkin menghambat persidangan. Kata kunci : Lanjut Usia, Kekerasan Seksual terhadap Anak, Pertimbangan Hakim Elderly (Lansia) refers to a phase in human life that generally begins at the age of around 60 years and above. Acts of sexual violence can happen to anyone and can be committed by anyone, both adults and children, even the elderly. The existence of this phenomenon shows that even elderly people can commit crimes of sexual violence. This study focuses on the problem of judges' considerations in sentencing in decision number: 22/Pid.Sus/2024/PN Gdt and the factors inhibiting law enforcement in sentencing elderly defendants. This study uses a normative legal approach method by reviewing related legislation and literature, then an empirical legal approach to observe more in order to obtain empirical data related to the research being carried out. The resource persons are Judges of the Gedong Tataan District Court and Academics of the Faculty of Law, University of Lampung and data analysis uses qualitative analysis. The results of this study indicate that because the National Criminal Code has not been fully used as a doctrine in this case, the imposition of a criminal sentence on the elderly defendant has been fulfilled by the existence of a criminal act and the defendant is charged with a sentence of 17 (seventeen) years. However, the imposition of a criminal sentence in this case is considered less effective for the elderly defendant because he has limitations in many ways. And there are inhibiting factors in law enforcement, namely First, the legislative factor. Second, the law enforcement factor. Third, the facility and means factor. Fourth, the community factor. And Fifth, the cultural factor. The suggestion in this writing is that judges in imposing a sentence on elderly defendants pay more attention to aspects regarding the purpose of punishment. The newer National Criminal Code is expected to bring a better Indonesian legal system as a positive step to replace the retributive (revenge) legal system and focus more on social recovery. And in order to achieve a clear and fair decision, it is hoped that the judge who guides the trial can pay attention to aspects that may hinder the trial. Keyword : Elderly, Sexual Violence against Children, Judge’s Consideration

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited:	10 Nov 2025 04:08
Terakhir diubah:	10 Nov 2025 04:08
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92907

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir