ANALISIS HUKUM EKSEKUSI HAK ASUH ANAK MENURUT HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Nahwa , Salsabila (2025) ANALISIS HUKUM EKSEKUSI HAK ASUH ANAK MENURUT HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Nahwa Salsabila.pdf Download (239Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL - Nahwa Salsabila.pdf Restricted to Hanya staf Download (1517Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN - Aldi Pratama.pdf Download (1514Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perceraian merupakan fenomena sosial yang tidak hanya mempengaruhi pasangan suami-istri, tetapi juga berdampak signifikan pada psikis dan fisik anak. Hak asuh anak sering menjadi persoalan krusial pasca perceraian, di mana kedua orang tua saling memperebutkannya. Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika pihak yang kalah dalam sengketa hak asuh tidak kooperatif dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Salah satu kasus yang mencerminkan kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak adalah perkara antara Tsania Marwa dan Atalarik Syah. Penelitian ini untuk mengkaji pengaturan dalam memutuskan perkara eksekusi hak asuh anak dan dasar pertimbangan hakim, serta faktor pendukung dan penghambat dalam memutuskan perkara eksekusi hak asuh pada putusan banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg antara Tsania Marwa dan Atalarik Syah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan perundang-undangan dengan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada pengaturan mengenai eksekusi dalam hukum acara, implementasi eksekusi hak asuh anak masih menghadapi kendala. Faktor seperti ketidaksiapan aparat, tidak kooperatifnya pihak yang kalah, dan belum adanya prosedur eksekusi yang spesifik menyebabkan hak asuh yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Kasus antara Tsania Marwa dan Atalarik Syah menegaskan perlunya pembaruan hukum acara Peradilan Agama yang secara teknis mengatur mekanisme pelaksanaan eksekusi hak asuh anak secara humanis dan berpihak pada perlindungan anak.Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis dan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait dalam menjamin pelaksanaan putusan pengadilan yang berpihak pada anak. Kata Kunci : Hak Asuh Anak, Eksekusi, dan Hukum Acara Peradilan Agama Divorce is a social phenomenon that not only affects married couples but also has significant psychological and physical impacts on children. Child custody is often a crucial issue after a divorce, with both parents competing for custody. The problem becomes more complex when the losing party in a custody dispute is uncooperative in implementing the court's decision. One case that illustrates the difficulties in enforcing child custody is the case between Tsania Marwa and Atalarik Syah. This study examines the regulations governing child custody enforcement, the judge's rationale, and the supporting and inhibiting factors in deciding the appeal decision No. 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg between Tsania Marwa and Atalarik Syah. This study employs a normative, descriptive approach. The research approach utilizes a case-by-case approach and legislation, with secondary data obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. The data for this research was collected through literature review and qualitative document analysis. The results of the study indicate that despite existing regulations regarding execution in procedural law, the implementation of child custody enforcement still faces obstacles. Factors such as unpreparedness of officials, uncooperativeness of the losing party, and the absence of specific execution procedures result in the ineffective implementation of established custody rights. The case of Tsania Marwa and Atalarik Syah emphasizes the need for reforms to Religious Court procedural law, which technically regulate the implementation mechanism for child custody enforcement in a humane manner and in favor of child protection. Therefore, strengthening technical regulations and improving coordination between relevant institutions is necessary to ensure the implementation of court decisions that favor children. Keywords: Child Custody, Execution, and Religious Court Procedural Law

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	. . Yulianti
Date Deposited:	12 Nov 2025 03:24
Terakhir diubah:	12 Nov 2025 03:24
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/93061

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir