PERLINDUNGAN HUKUM PENGUNGSI POLITIK BERDASARKAN KONVENSI PENGUNGSI 1951 PADA NEGARA BUKAN PESERTA KONVENSI

Eva , Gresya Sinurat (2025) PERLINDUNGAN HUKUM PENGUNGSI POLITIK BERDASARKAN KONVENSI PENGUNGSI 1951 PADA NEGARA BUKAN PESERTA KONVENSI. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG .

[img]
Preview
File PDF
Eva Gresya Sinurat_1912011140_Abstrak - Eva Gresya Sinurat.pdf

Download (184Kb) | Preview
[img] File PDF
Eva Gresya Sinurat_1912011140_Skripsi Full - Eva Gresya Sinurat.pdf
Restricted to Hanya staf

Download (2053Kb) | Minta salinan
[img]
Preview
File PDF
Eva Gresya Sinurat_1912011140_Tanpa Bab Pembahasan - Eva Gresya Sinurat.pdf

Download (1765Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Fenomena pengungsi politik merupakan isu global yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya konflik politik, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakstabilan pemerintahan di berbagai negara. Karena mereka mengungsi karena penganiayaan politik yang membahayakan keselamatan dan kebebasan mereka, bukan karena bencana lingkungan atau ekonomi, maka pengungsi politik memiliki keunikan tersendiri. Penulisan ini ditujukan guna mengetahui ketentuan-ketentuan Konvensi Pengungsi 1951 dan metode-metode yang digunakan untuk melindungi para pengungsi politik di negara-negara yang tidak ikut serta. Dengan mengkaji hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pengungsi politik melalui perjanjian internasional seperti Konvensi Pengungsi 1951 dan memahami bagaimana perjanjian tersebut diimplementasikan di Indonesia dan di dunia internasional dalam rangka melindungi para pengungsi, Penulisan ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Menurut temuan, Indonesia tetap mempertahankan cita-cita kemanusiaan meskipun tidak bergabung dengan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, khususnya melalui Peraturan Presiden No. 125 tahun 2016 sebagai peraturan administratif pengungsi asing. Hak-hak pengungsi yang harus dijunjung tinggi dan dijaga oleh negara penampung dikenal sebagai bentuk perlindungan. Sebagai orang yang melarikan diri dari penganiayaan, pengungsi memiliki kewenangan atas sejumlah hak dasar, seperti kebebasan untuk meninggalkan negara asalnya, pengakuan hukum yang setara dengan warga negara, pekerjaan, pendidikan, dan akses terhadap layanan sosial dan medis. Kata Kunci: Pengungsi Politik, Perlindungan Hukum, Non-refoulement , Konvensi Pengungsi With the escalation of political disputes, human rights abuses, and governmental instability in numerous nations, the worldwide issue of political refugees is become more complicated. Because they flee because of political persecution that jeopardizes their safety and freedom rather than because of natural disasters or economic hardships, political refugees have unique features. Understanding the 1951 Refugee Convention's rules and protections for political refugees in non- signatory nations is the goal of this study. By examining laws pertaining to the legal protection of political refugees through international agreements like the 1951 Refugee Convention and comprehending how they are applied in both international and Indonesian contexts to protect refugees, this study employs a normative legal approach. The 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol have not yet been ratified by Indonesia, according to research findings, but the country nevertheless upholds humanitarian ideals, particularly through Presidential Regulation No. 125 of 2016 as an administrative regulation for foreign refugees. The kind of protection consists of the rights of refugees that the host nation must uphold and defend. As people who are escaping persecution, refugees are entitled to a number of basic rights, such as the freedom to leave their home country, legal recognition on par with that of citizens, employment, education, and access to social and medical services. Keywords: Political Refugees, Legal Protection, Non-refoulement , Refugee Convention

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek: 300 Ilmu sosial
300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi: FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit: . . Yulianti
Date Deposited: 12 Nov 2025 07:28
Terakhir diubah: 12 Nov 2025 07:28
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/93121

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir