PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG DALAM MENANGANI PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM

Melisa Putriyana Sari, - (2025) PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG DALAM MENANGANI PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Melisa Putriyana sari.pdf Download (15Kb) | Preview
	File PDF FULL SKRIPSI - Melisa Putriyana sari.pdf Restricted to Hanya staf Download (1978Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF FULL SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Melisa Putriyana sari.pdf Download (1396Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pemilihan Umum merupakan suatu perwujudan dari asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggaraan pemilu sering menghadapi berbagai macam permasalahan hukum, termasuk pelanggaran administrasi pemilu. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu. Contohnya pelanggaran administrasi yang terjadi di Kabupaten Lampung Timur yaitu berupa kelalaian dalam proses administrasi perekrutan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terdaftar dalam Partai Golkar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilihan Umum? (2) Apakah faktor penghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilihan Umum? Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang dikumpulkan adalah sumber data primer melalui studi lapangan dan sumber data sekunder melalui studi kepustakaan. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga memudahkan menarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilihan Umum adalah dengan menerima, memeriksaan, dan memutuskan temuan dan laporan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa. (2) Faktor yang menjadi penghambat Bawaslu Provinsi Lampung dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu diantaranya karena sarana dan prasarana yang tidak memadai seperti tidak adanya ruang sidang di beberapa Bawaslu Kabupaten/Kota dan keterbatasan anggaran. Kata Kunci: Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilu, Bawaslu General Elections are a manifestation of the principle of people's sovereignty which is carried out directly, publicly, freely, secretly, honestly, and fairly. The implementation of elections often faces various kinds of legal problems, including violations of election administration. Based on the Regulation of the Election Supervisory Agency Number 8 of 2022 concerning the Settlement of General Election Administrative Violations, administrative violations are violations of procedures, procedures, or mechanisms related to the administration of the implementation of elections. For example, administrative violations that occurred in East Lampung Regency were in the form of negligence in the administrative process of recruiting prospective members of the District Election Committee (PPK) registered in the Golkar Party. The problems in this study are: (1) What is the role of the Lampung Provincial General Election Supervisory Agency in handling violations of General Election administration? (2) What are the inhibiting factors of the Lampung Provincial General Election Supervisory Agency in handling violations of General Election administration? The problem approach in this study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The data sources collected are primary data sources through field studies and secondary data sources through literature studies. After the data is collected, it is analyzed in a qualitative descriptive manner, making it easier to draw a conclusion. The results of the study show that (1) the role of the Lampung Provincial General Election Supervisory Agency in handling violations of General Election administration is to receive, examine, and decide on findings and reports in the settlement of election administration violations carried out by the Examining Panel. (2) Factors that hinder the Lampung Provincial Bawaslu in dealing with election administration violations include inadequate facilities and infrastructure such as the absence of courtrooms in several Regency/City Bawaslu and budget limitations. Keywords: Elections, Election Administration Violations, Bawaslu

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	UPT . Ery Elyasari
Date Deposited:	13 Nov 2025 03:04
Terakhir diubah:	13 Nov 2025 03:04
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/93199

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir