IMPLEMENTASI SERTIPIKAT ELEKTRONIK DALAM MEWUJUDKAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan)

Syabila Wulan Riyanti, - (2025) IMPLEMENTASI SERTIPIKAT ELEKTRONIK DALAM MEWUJUDKAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG .

Preview	File PDF ABSTRAK - Syabila Wulan Riyanti.pdf Download (134Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL - Syabila Wulan Riyanti.pdf Restricted to Hanya staf Download (3739Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN - Syabila Wulan Riyanti.pdf Download (3404Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perkembangan teknologi memberikan dampak signifikan termasuk pada administrasi pertanahan di Indonesia. Kementerian ATR/BPN telah mengimplementasikan sertipikat elektronik sebagai inovasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah. Sertipikat elektronik diterapkan sejak diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertipikat elektronik. Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan mulai melakukan penerbitan sertipikat elektronik pada 1 April 2024 hanya pada aset pemerintah dan secara menyeluruh pada 27 Juni 2024. Berdasarkan kenyataan tersebut, penulis merumuskan permasalahan yaitu: (1) Bagaimana implementasi sertipikat elektronik dalam mewujudkan jaminan kepastian hukum studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, (2) Apakah faktor penghambat dalam implementasi sertipikat elektronik dalam mewujudkan jaminan kepastian hukum studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatis empiris. Sumber data yang digunakan berupa data primer, sekunder dan tersier. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan implementasi sertipikat elektronik mewujudkan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak katas tanah. Dengan implementasi sertipikat elektronik meminimalisir permasalahan dalam pertanahan, seperti duplikasi sertipikat, sengketa tanah, serta mempermudah akses terhadap dokumen kepemilikan tanah. Kedudukan sertipikat elektronik sama dengan sertipikat analog dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Faktor penghambat dalam implementasi sertipikat elektronik dalam mewujudkan jaminan kepastian hukum studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan yaitu ketidakstabilan jaringan internet, gangguan pada sistem dan stigma masyarakat terhadap sertipikat elektronik. Kata Kunci: Seripikat Elektronik, Jaminan Kepastian Hukum, Administrasi Pertanahan Technological developments have a significant impact, including on land administration in Indonesia. Ministry of ATR/BPN has implemented electronic certificates as an innovation to increase efficiency, transparency, and legal certainty in land registration. lectronic certificates have been implemented since the issuance of the Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 1 of 2021 concerning electronic certificates. Kantor Pertahanan Kabupaten Lampung Selatan began issuing electronic certificates on April 1, 2024 only for government assets and comprehensively on June 27, 2024. Based on these facts, the author formulates the problems, namely: (1) How is the implementation of electronic certificates in realizing legal certainty guarantees in studies at the South Lampung Regency Land Office, (2) What are the inhibiting factors in the implementation of electronic certificates in realizing legal certainty guarantees in studies at the Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan. The research method used in this study is the empirical normative method. The data sources used are primary, secondary and tertiary data. The data collection procedure is carried out by means of literature studies and field studies. The data obtained are then analyzed using qualitative descriptive methods. The results of the study show that the implementation of electronic certificates creates a guarantee of legal certainty for land rights holders. The implementation of electronic certificates can minimize problems in land, such as duplication of certificates, land disputes, and facilitate access to land ownership documents. The protection of electronic certificates is stronger than analog certificates with the same status and can be used as valid evidence. Inhibiting factors in the implementation of electronic certificates in realizing the guarantee of legal certainty are the instability of the internet network, disruption to the system and the stigma of society towards electronic certificates. Keywords: Electronic Certificates, Legal Certainty Guarantee, Land Administration

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 342 Hukum tata negara:
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	UPT . Ery Elyasari
Date Deposited:	13 Nov 2025 08:17
Terakhir diubah:	13 Nov 2025 08:17
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/93271

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir