TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENYEROBOTAN TANAH (Studi pada Polda Lampung)

Arie Valentino, - (2025) TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENYEROBOTAN TANAH (Studi pada Polda Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF Abstrak Arie Valentino.pdf Download (48Kb) | Preview
	File PDF Full Bab Skripsi Arie Valentino.pdf Restricted to Hanya staf Download (1616Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF Skripsi Tanpa Bab Pembahasan Arie Valentino.pdf Download (1229Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penyerobotan tanah merupakan perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, yang berlaku dengan menghalalkan cara tertentu. Tingkat kasus menunjukan bahwa upaya Polda Lampung dalam menanggulangi kejahatan penyerobotan tanah belum dilakukan secara optimal. Permasalahan dari penelitian ini mengetahui apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan penyerobotan tanah dan bagaimanakah upaya Polda Lampung dalam menanggulangi kejahatan penyerobotan tanah. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris kemudian disesuaikan dengan pendekatan yuridis normatif. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari anggota Kepolisian Polda Lampung, ATR/BPN Kanwil Provinsi Lampung dan Akedemisi Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung serta Akedimisi Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung yang berprofesi sebagai Guru Besar Hukum Agraria dan sebagai ahli pertanahan. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab kejahatan penyerobotan tanah yaitu faktor keserakahan (greed) dalam diri pelaku, kesempatan (opportunity) untuk melakukan kejahatan dan kebutuhan (need) turut mendorong pelaku melakukan kejahatan. Kondisi ini semakin diperparah oleh lemahnya proses pengungkapan (exposure) kejahatan yang belum optimal, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Keseluruhan faktor ini saling mendukung dan mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan penyerobotan tanah dilakukan melalui upaya penal dengan penegakan hukum pidana secara represif yaitu melalui tindakan penyidikan dan penguatan hukum melalui penerapan sanksi pidana, memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk dapat memberikan sanksi kepada oknum yang bekerja sama dengan pelaku penyerobotan tanah atau sindikat mafia tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Selanjutnya upaya non penal dilakukan dengan tindakan preventif seperti mengadakan penyuluhan hukum yang melibatkan masyarakat, meningkatkan integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum, menjalin kerjasama antar pihak dan mengajukan sertifikasi tanah. Arie Valentino Saran dari penelitian ini adalah dikarenakan kejahatan penyerobotan tanah dilakukan oleh oknum pelaku yang tidak bertanggungjawab, maka bagi masyarakat dapat lebih peduli terhadap tanah kepunyaannya dengan mengupayakan, memanfaatkan dan menanamkan rasa kehati-hatian dengan tidak mudah mempercayakan surat sertifikatnya kepada pihak lain dan menghindari dari potensi penyerobotan tanah. selanjutnya pihak Kepolisian, BPN dan Pemerintah sebaiknya meningkatkan profesionalisme dan kerja sama dalam melakukan pemeriksaan yang lebih teliti terhadap kelengkapan administrasi persyaratan mengajukan pembuatan sertifikat tanah. Kata Kunci: Kriminologi, Penyerobotan Tanah, Polda Lampung Land grabbing is an act of controlling, occupying, or taking over other people's land illegally, against the law, which applies by legalizing certain methods. The case level shows that the Lampung Regional Police's efforts to combat land grabbing crimes have not been optimal. The problems of this research are to find out what are the factors causing land grabbing crimes and how are the Lampung Regional Police's efforts to combat land grabbing crimes. The approach used in this research is an empirical juridical approach which is then adapted to the normative juridical approach. The sources in this study consisted of members of the Lampung Regional Police, ATR/BPN Kanwil Provinsi Lampung and Academics from the Criminal Law Department of the University of Lampung and Academics from the State Administrative Law Department of the University of Lampung who work as Professors of Agrarian Law and as land experts. Furthermore, it was analyzed qualitatively. The results of the research and discussion show that the factors causing land grabbing crimes are greed factor in the perpetrators, opportunity to commit crimes and need also encourages perpetrators to commit crimes. This condition is worsened by the weak process of crime exposure which is not optimal, so it does not create a deterrent effect for the perpetrators. All of these factors support and encourage perpetrators to commit crimes. Efforts to combat land grabbing crimes are carried out through penal efforts with repressive criminal law enforcement, namely through investigation and legal strengthening through the application of criminal sanctions, providing recommendations to leaders of ministries/institutions and regional government heads to be able to impose sanctions on individuals who cooperate with land grabbing perpetrators or land mafia syndicates in accordance with the provisions of laws and regulations. Furthermore, non-penal efforts are carried out by preventive measures such as conducting legal outreach involving the community, increasing the integrity and professionalism of law enforcement officials, establishing cooperation between parties and submitting land certification. Arie Valentino The suggestion from this research is that because land grabbing crimes are carried out by irresponsible perpetrators, the community can be more concerned about their land by cultivating, utilizing and instilling a sense of caution by not easily entrusting their certificate letters to other parties and avoiding the potential for land grabbing. Furthermore, the Police, BPN and the Government should improve professionalism and cooperation in conducting more thorough checks on the completeness of the administration requirements for submitting land certificate applications. Keywords: Criminology, Land Grabbing, Lampung Regional Police

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	UPT . Ery Elyasari
Date Deposited:	17 Nov 2025 08:27
Terakhir diubah:	17 Nov 2025 08:27
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/93490

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir