TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERADILAN KONEKSITAS DALAM PERKARA KORUPSI ERADIKASI LAHAN PT.PSU BERDASARKAN PERPRES NO.15 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Jeriko sidabutar, - (2025) TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERADILAN KONEKSITAS DALAM PERKARA KORUPSI ERADIKASI LAHAN PT.PSU BERDASARKAN PERPRES NO.15 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF abstrak - Jeriko Sidabutar.pdf Download (465Kb) | Preview
	File PDF skripsi jeriko full - Jeriko Sidabutar.pdf Restricted to Hanya staf Download (2743Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF Skripsi jeriko_tanpa pembahasan - Jeriko Sidabutar.pdf Download (2245Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Koneksitas merupakan tindak pidana yang terjadi didunia militer dan sipil yang pelakunya adalah berasal dari anggota militer dan sipil. Hal ini terjadi dikarenakan adanya penyimpangan dana berasal dari anggota militer dan sipil yang mengakibatkan kerugian yang besar diantara salah satu pihak. Namun dalam penindakannya kasus koneksitas yang terjadi diperlukan kerjasama dan koordinasi antara jaksa agung muda pidana militer yang selanjutnya disebut sebagai jampidmil dan panglima TNI karena hal ini mencakup antara peradilan militer dan peradilan umum. Jampidmil yang berwenang dalam mengkoordinasi JPU(jaksa penuntut umum) yang berasal dari peradilan umum dan militer, dan JPU yang berasal dari militer yang berada dalam persidangan atau sering disebut Odituret Militer dan setelah itu dibentuk tim tetap koneksitas untuk kerjasama dan persetujuan panglima TNI, permasalahan skripsi adalah bagaimanakah eksistensi Dan efektifitas peradilan militer dalam penyelenggaraan penyelesaian perkara mengenai kasus koneksitas korupsi eradikasi lahan PT.PSU? serta bagaimanakah fungsi dan wewenang jaksa agung muda pidana militer (Jampidmil) menurut peraturan presiden nomor 15 nahun 2021? Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa dalam pelaksaannya kasus koneksitas dimulai dari tahap penyelidikan yang kebenarannya sesuai dengan kuhap setelah dilakukan penyelidikan lalu berkas dilimpahkan kepada penyidik setelah itu penyidik melakukan penyidikan terhadap kasus koneksitas tersebut. Dalam hal ini penyidik adalah tim tetap koneksitas. Setelah penyidik melakukan penyidikan lalu penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum juga tersangka maupun barang buktinya. Dengan demikian, tanggung jawab tersangka dan barang bukti beralih dari penyidik ke penuntut umum. Lalu, Penuntut umum mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Apabila berkas perkara sudah memenuhi syarat, maka penuntut umum melimpahkan kepengadilan untuk diadakan penuntutan. untuk perkara koneksitas yang akan diadili pada lingkungan peradilan umum, yang bertindak sebagai penuntut umum adalah jaksa pada kejaksaan yang delik koneksitas itu dilakukan didaerah hukumnya. Berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik atau tim tetap harus ditambah catatan telah diambil oleh jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum tersebut. Untuk selanjutnya mengenai wewenang dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi. Pada dasarnya wewenang dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum dan Oditur Militer Tinggi adalah sama. Selanjutnya dalam menentukan pengadilan yang melaksanakan proses hukum terhadap kasus koneksitas yakni berdasarkan titik berat kerugiannya. Namun untuk kasus PT.PSU koneksitas antara oknum militer dan oknum sipil yang saling koordinasi yang dapat merugikan negara. Hal tersebut lalu ditindak lanjuti dan di bawa ke pengadilan untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah: mengingat kasus koneksitas masih tergolong sedikit. dan pengadilan untuk melaksanakan proses hukum dalam menindak lanjuti kasus koneksitas , sebaiknya kumdam (bagian hukum kodam) dapat dijadikan alternatif. dalam penyelesaiannya karena jika diselesaikan di mahkamah tinggi militer memakan waktu yang cukup panjang. serta penyelesaian kasus koneksitas harusnya ditindak lanjuti secara hukum yang berlaku secara umum dan berlaku secara militer yang dapat membuat efek jera agar peradilannya lebih efektif dan efisien. Kata Kunci: Koneksitas , Jampidmil , Militer Koneksitas is a criminal offense that occurs in the military and civilian world where the perpetrators are members of the military and civilians. This occurs because there is a deviation of funds originating from members of the military and civilians which results in large losses between one of the parties. However, in prosecuting cases of connexity that occur, cooperation and coordination between the young attorney general for military crimes, hereinafter referred to as jampidmil, and the TNI commander is needed because this includes military justice and general justice. Jampidmil is authorized to coordinate prosecutors (public prosecutors) from the general and military courts, and prosecutors from the military who are in court or often called Military Odituret and after that a permanent team of koneksitas is formed for the cooperation and approval of the TNI commander, the problem of the thesis is how is the existence and effectiveness of military justice in the implementation of case settlement regarding the koneksitas corruption case of PT.PSU land eradication? and how are the functions and authorities of the young attorney general of military crimes (Jampidmil) according to presidential regulation number 15 nahun 2021? The problem approach in this thesis uses normative juridical and empirical juridical approaches. The sources and types of data used are primary data and secondary data. Determination of sources is done by interviewing respondents. The data collection method is done by literature study and field study. Based on the results of research and discussion that in the implementation of the koneksitas case starts from the investigation stage which is correct in accordance with the law after the investigation is carried out then the file is submitted to the investigator after that the investigator conducts an investigation into the koneksitas case. In this case the investigator is a permanent team of koneksitas. After the investigator conducts the investigation then the investigator submits the case file to the public prosecutor as well as the suspect and the evidence. Thus, the responsibility for the suspect and evidence passes from the investigator to the public prosecutor. Then, the public prosecutor studies and examines whether the results of the investigation are complete or not. If the case file has met the requirements, then the public prosecutor submits it to the court for prosecution. For koneksitas cases that will be tried in the general court environment, the one who acts as a public prosecutor is the prosecutor at the prosecutor's office where the koneksitas offense was committed in his jurisdiction. The minutes of the examination made by the investigator or team must still be added to the notes taken by the prosecutor acting as the public prosecutor. Furthermore, regarding the authority and responsibility of the Public Prosecutor and Military Oditur or High Military Oditur. Basically, the authority and responsibility of the Public Prosecutor and the High Military Prosecutor are the same. Furthermore, in determining the court that carries out legal proceedings in cases of connexity, namely based on the severity of the loss. However, in the case of PT.PSU, there was a connection between military personnel and civilian personnel who coordinated with each other, which could harm the state. This was then followed up and brought to court to be processed in accordance with applicable law. Suggestions that the author can convey in this research are: considering that koneksitas cases are still relatively few. and the court to carry out the legal process in following up on koneksitas cases, kumdam (Kodam legal section) should be used as an alternative. in its settlement because if it is resolved in the military high court it takes a long time. and the settlement of koneksitas cases should be followed up in general law and military law that can make a deterrent effect so that the justice is more effective and efficient. and the settlement of koneksitas cases should be followed up with laws that apply in general and apply militarily that can create a deterrent effect so that justice is more effective and efficient. Keywords: Connectivity, Jampidmil, Military

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	UPT . Ery Elyasari
Date Deposited:	18 Nov 2025 03:15
Terakhir diubah:	18 Nov 2025 03:15
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/93528

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir