ANALISIS YURIDIS PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN (PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG UNDANG CIPTA KERJA)

YOSEF , REGITA FIRDAUS (2025) ANALISIS YURIDIS PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN (PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG UNDANG CIPTA KERJA). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - YOSEF R FIRDAUS.pdf Download (214Kb) | Preview
	File PDF Tesis yosef full - YOSEF R FIRDAUS.pdf Restricted to Hanya staf Download (2959Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF tanpa pembahasan yg benar - YOSEF R FIRDAUS.pdf Download (2959Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK Pengenalan konsep PT Perorangan ini merupakan langkah progresif yang ditujukan untuk memberikan kemudahan berusaha, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dalam memperoleh legalitas usaha berbadan hukum. PT Perorangan memberikan banyak keunggulan, seperti tidak diwajibkan untuk membuat akta notaris. Namun demikian, kebaruan konsep PT Perorangan ini juga menimbulkan sejumlah pertanyaan hukum dan tantangan implementatif. Salah satu persoalan mendasar adalah mengenai kepastian hukum dari bentuk badan hukum yang hanya didirikan oleh satu orang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum tentang pengaturan normatif terkait pendirian Perseroan Terbatas Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya, untuk menganalisis bentuk kepastian hukum Perseroan Terbatas Perorangan. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan hukum yang identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang terkait dengan perlindungan hukum perseroan terbatas (PT) perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah norma hukum positif dan relevansinya dengan kepastian hukum pendirian Perseroan Terbatas Perorangan terhadap pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu didirikan oleh 1 orang (termasuk Pemegang saham dan Direktur, tidak ada Komisaris), memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil, pendiri membuat surat pernyataan pendirian, pendaftaran secara elektronik Perseroan Perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM RI, mengurus NPWP Perseroan Perorangan, mengurus NIB dan Izin usaha Perseroan Perorangan. Namun, kepastian hukum dari Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pendirian PT Perorangan juga ada sisi kelemahannya yaitu pada pendirian yang tidak menggunakan akta Notaris. Hal ini membuat kepastian hukum terhadap pendirian PT Perorangan lemah yang dapat memberikan celah hukum untuk disengketakan karena tidak adanya akta Notaris yang memiliki kekuatan hukum. Kata Kunci : Cipta Kerja, Kepastian Hukum dan PT Perorangan ABSTRACT The introduction of the concept of PT Individual is a progressive step aimed at providing ease of doing business, especially for Micro and Small Business (UMK) actors, in obtaining legal business entity legality. PT Individual provides many advantages, such as not being required to make a notary deed. However, the novelty of the PT Individual concept also raises a number of legal questions and implementation challenges. One of the fundamental issues is regarding the legal certainty of the form of a legal entity that is only established by one person. This research aims to analyze the law regarding normative regulations related to the establishment of Individual Limited Liability Companies in the Job Creation Law and its implementing regulations, to analyze the form of legal certainty of Individual Limited Liability Companies. The legal research method used is a normative legal approach, namely a legal approach that is identical to written norms made and promulgated by authorized institutions or officials related to the legal protection of individual limited liability companies (PT) based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This approach allows researchers to examine positive legal norms and their relevance to the legal certainty of the establishment of an Individual Limited Liability Company for business actors. The results of the study show that the establishment of an Individual Limited Liability Company (PT) based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is established by 1 person (including Shareholders and Directors, no Commissioners), has micro and small business activities, the founder makes a statement of establishment, electronic registration of the Individual Company through the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, takes care of the NPWP of the Individual Company, takes care of the NIB and Business License of the Individual Company. However, the legal certainty of the Undang- Undang Cipta Kerja regarding the establishment of an Individual PT also has its weaknesses, namely in the establishment that does not use a Notary deed. This makes the legal certainty of the establishment of PT Perorangan weak which can provide a legal loophole for disputes due to the absence of a Notary deed that has legal force. Keywords: Cipta Kerja, Legal Certainty anda PT Individual

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S2-Magister Hukum
Pengguna Deposit:	A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited:	18 Nov 2025 07:48
Terakhir diubah:	18 Nov 2025 07:48
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/93581

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir