PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN LAMPUNG (Studi Ditpolairud Polda Lampung)

Raden Al Fariz Nurhidayat , - (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN LAMPUNG (Studi Ditpolairud Polda Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - RADEN AL FARIZ NURHIDAYAT.pdf Download (1417Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL - RADEN AL FARIZ NURHIDAYAT.pdf Restricted to Hanya staf Download (2171Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - RADEN AL FARIZ NURHIDAYAT.pdf Download (2018Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penyalahgunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan termasuk kategori tindak pidana destructive fishing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Destructive fishing adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat, atau cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya. Penggunaan bahan peledak telah menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem laut serta mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Untuk mengatur serta mengendalikan pengelolaan sumber daya ikan di perairan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Lampung. Metode penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan pembahasan dari Ditpolairud Polda Lampung. Hasil penelitian mununjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor-faktor penghambat yang diidentifikasi meliputi keterbatasan personil yang berpengalaman, adanya tumpang tindih wewenang, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat nelayan dan budaya penggunaan bahan peledak yang telah mengakar juga berkontribusi terhadap berlanjutnya praktik ilegal ini. Saran dalam penelitian ini adalah merekomendasikan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan, pengadaan laboratorium perikanan lokal untuk mendukung proses penyidikan, serta program edukasi masyrakat untuk Raden Alfariz Nuridayat meningkatkan kesadaran akan bahaya penggunaan bahan peledak. Dengan langkah- langkah tersebut, diharapkan upaya penegakan hukum dapat lebih efektif dalam melindungi ekosistem laut dan sumber daya perikanan di perairan Lampung. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyidikan, Bahan Peledak, Ikan The misuse of explosives in fishing is categorized as destructive fishing, as regulated in Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries. Destructive fishing involves the use of materials, tools, or methods that damage fish resources and the environment. The use of explosives has caused significant harm to marine ecosystems and threatens the sustainability of fishery resources. In Indonesia, the government has enacted Law Number 45 of 2009 to regulate and manage fish resources in Indonesian waters. This study aims to analyze law enforcement efforts against the crime of explosive misuse in fishing within Lampung waters. The research adopts a normative juridical approach, supplemented by an empirical juridical approach, with data collected through interviews, observations, and discussions with the Lampung Regional Police Directorate. The findings indicate that, despite clear regulations in Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries and Emergency Law Number 12 of 1951, the implementation of law enforcement faces several challenges. Identified inhibiting factors include the limited number of experienced personnel, overlapping authority, and inadequate facilities and infrastructure. Additionally, low legal awareness among the fishing community and a deep-rooted culture of explosive use contribute to the persistence of this illegal practice. This study recommends enhancing the capacity of law enforcement officers through training, establishing local fisheries laboratories to support the investigative process, and implementing public education programs to raise awareness about the dangers of explosive use. With these measures, it is hoped that law enforcement efforts will be more effective in protecting marine ecosystems and fishery resources in Lampung waters. Keywords: Law Enforcement, Investigation, Explosives, Fishing

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	UPT . Ery Elyasari
Date Deposited:	19 Nov 2025 08:45
Terakhir diubah:	19 Nov 2025 08:45
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/93650

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir