DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MELAKUKAN PENAMBANGAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) (Studi Putusan Nomor: 1098/Pid. Sus/2022/PN. Tjk)

Irma , Yanti Ompusunggu (2025) DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MELAKUKAN PENAMBANGAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) (Studi Putusan Nomor: 1098/Pid. Sus/2022/PN. Tjk). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG .

Preview	File PDF ABSTRAK -Irma Yanti Ompusunggu.pdf Download (504Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL - Irma Yanti Ompusunggu.pdf Restricted to Hanya staf Download (1975Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN - Irma Yanti Ompusunggu.pdf Download (1975Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penambangan merupakan kegiatan untuk memproduksi Mineral dan Batubara. Dalam kegiatan penambangan harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara. Permasalahan serta tujuan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) dalam Putusan Nomor: 1098/Pid. Sus/2022/PN. Tjk dan mengetahui Putusan hakim yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan telah memenuhi aspek keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data penelitian ini adalah data lapangan dan data kepustakaan. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan lapangan. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini bahwa pertimbangan hakim yang dijatuhkan terhadap pelaku dengan mempertimbangkan secara yuridis berdasarkan Pasal 158 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertimbangan sosiologis memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta Pertimbangan filosofis yaitu majelis hakim menggunakan hati nurani dalam memutus suatu perkara. Putusan Hakim yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) telah memenuhi aspek keadilan substantif dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku dan masyarakat. Saran dalam penelitian ini majelis hakim yang menangani perkara tindak pidana penambangan tanpa izin usaha pertambangan dimasa yang akan datang disarankan dapat menjatuhkan pidana lebih maksimal, hal ini sangat penting untuk dilakukan agar kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat dapat dilaksanakan dengan mendukung program pemerintah dalam pengolahan sumber daya mineral dan Batubara dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Pidana, Tindak Pidana, Izin Usaha Pertambangan. Mining is an activity to produce Minerals and Coal. In mining activities must have a mining business permit (IUP) in accordance with Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. The problems and objectives in this study are the basis for the judge's consideration in sentencing the perpetrators of the crime of mining without a mining business permit (IUP) in Decision Number: 1098 / Pid. Sus / 2022 / PN. Tjk and knowing that the judge's decision handed down against the perpetrators of the crime of mining without a mining business permit has fulfilled the aspect of substantive justice. This study uses a problem-based approach, namely a normative legal approach and an empirical legal approach. The data sources for this study are field data and library data. The research sources consist of Judges of the Class IA Tanjung Karang District Court and Criminal Law Lecturers at the Faculty of Law, University of Lampung. The data collection procedure is carried out by means of literature and field studies. The data obtained are then analyzed qualitatively. The results and discussion in this study are that the judge's considerations imposed on the perpetrator by considering legally based on Article 158 of Law Number 3 of 2020 concerning amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, Sociological considerations taking into account aggravating and mitigating circumstances and Philosophical considerations, namely the panel of judges using their conscience in deciding a case. The Judge's Decision imposed on the perpetrator of the crime of mining without a mining business permit (IUP) has fulfilled the aspect of substantive justice by considering the interests of the victim, perpetrator and the community. Suggestions in this study, the panel of judges handling cases of criminal acts of mining without a mining business permit in the future are advised to impose a maximum sentence, this is very important to do so that business activities carried out by the community can be carried out by supporting government programs in processing mineral and coal resources by paying attention to environmental sustainability. Keywords: Judge's Consideration Basis, Criminal, Criminal Act, Mining Business Permit.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	. . Yulianti
Date Deposited:	20 Nov 2025 03:59
Terakhir diubah:	20 Nov 2025 03:59
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/93683

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir