RACHEL , MAHARANI (2025) DINASTI POLITIK DALAM PERSPEKTIF ETIKA POLITIK (Studi Kasus Eva Dwiana Di Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung 2024). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (276Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SKRIPSI FULL TANPA LAMPIRAN.pdf Restricted to Hanya staf Download (2270Kb) | Minta salinan |
||
|
File PDF
SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2270Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Dinasti politik lebih mencerminkan praktik politik kekerabatan yang memusatkan kekuasaan pada jaringan keluarga, bukan bagian dari sistem pemerintahan di Indonesia. Di Kota Bandar Lampung, pencalonan Eva Dwiana sebagai Wali Kota Bandar Lampung tahun 2024 setelah dua periode kepemimpinan Herman HN menjadi fenomena yang menimbulkan perdebatan mengenai praktik dinasti politik ditinjau dari perspektif etika politik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterlibatan Herman HN dalam pencalonan Eva Dwiana, menelaahnya dari perspektif etika politik, serta menganalisis implikasi keberlanjutan kekuasaan keluarga terhadap kualitas demokrasi lokal di Kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan studi kasus. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana praktik dinasti politik di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Herman HN dalam pencalonan Eva Dwiana bersifat tidak langsung namun memiliki pengaruh melalui jaringan sosial dan politik yang telah dibangun sebelumnya. Dari perspektif etika politik, pencalonan Eva Dwiana mencerminkan dinamika antara legalitas dan moralitas politik, dalam prosesnya sah secara hukum tetapi menimbulkan dilema etis mengenai keadilan dan kesetaraan kesempatan. Selain itu, keberlanjutan kekuasaan dalam satu lingkaran keluarga memiliki implikasi ganda terhadap kualitas demokrasi local menjaga stabilitas pemerintahan dan kesinambungan kebijakan di satu sisi, namun berpotensi mengurangi kompetisi politik yang setara di sisi lain. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik dinasti politik di Kota Bandar Lampung mencerminkan tantangan bagi penerapan etika politik dalam demokrasi lokal. Sehingga diperlukan penguatan nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab moral dalam proses demokrasi lokal. Kata Kunci : Dinasti Politik, Etika Politik, Eva Dwiana, Pemilihan Kepala Daerah. Political dynasties reflect the practice of kinship politics that concentrates power in family networks, rather than being part of the Indonesian government system. In Bandar Lampung City, Eva Dwiana's candidacy for mayor in 2024 after Herman HN's two terms in office has sparked debate about the practice of political dynasties from a political ethics perspective. This study aims to describe Herman HN's involvement in Eva Dwiana's candidacy, examine it from a political ethics perspective, and analyze the implications of continued family power for the quality of local democracy in Bandar Lampung City. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques through interviews, documentation, literature review, and case studies. The focus of the research is directed at how political dynasties operate in Bandar Lampung City. The results indicate that Herman HN's involvement in Eva Dwiana's candidacy is indirect but exerts influence through previously established social and political networks. From a political ethics perspective, Eva Dwiana's candidacy reflects the dynamic between legality and political morality. The process is legally valid but raises ethical dilemmas regarding justice and equality of opportunity. Furthermore, the continuity of power within a single family circle has dual implications for the quality of local democracy: maintaining government stability and policy continuity on the one hand, while potentially reducing equal political competition on the other. This study concludes that the practice of political dynasties in Bandar Lampung City represents a challenge to the application of political ethics in local democracy. Therefore, it is necessary to strengthen the values of justice, transparency, and moral responsibility in the local democratic process. Keywords: Political Dynasty, Political Ethics, Eva Dwiana, Regional Head Elections.
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan) |
| Program Studi: | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Pemerintahan |
| Pengguna Deposit: | 2507192558 Digilib |
| Date Deposited: | 23 Nov 2025 08:40 |
| Terakhir diubah: | 23 Nov 2025 08:40 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/93765 |
Actions (login required)
![]() |
Lihat Karya Akhir |
