ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API DAN AMUNISI TANPA IZIN RESMI (Studi Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Met)

Angelica , - (2025) ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API DAN AMUNISI TANPA IZIN RESMI (Studi Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Met). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG .

[img]
Preview
 File PDF
ABSTRAK - Angelica.pdf
Download (171Kb) | Preview
[img] File PDF
SKRIPSI FULL - Angelica.pdf
Restricted to Hanya staf
Download (2009Kb) | Minta salinan
[img]
Preview
 File PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Angelica.pdf
Download (1675Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kepemilikan senjata api tanpa izin resmi yang terjadi di masyarakat dapat di gunakan sebagai suatu tindakan kriminal ataupun kejahatan, sesuai Undang- Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang – Undang No.8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan; bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api dan amunisi tanpa izin resmi berdasarkan Studi Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Met dan apa sajakah faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana kepemilikan senjata api dan amunisi tanpa izin resmi berdasarkan Studi Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Met. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Metro dan Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa Penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api dan amunisi illegal di Pengadilan Negeri Metro dengan studi putusan nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Met dilakukan sesuai peraturan undang–undang yang ada terkait kepemilikan senjata api illegal, melakukan tahap formulasi, tahap aplikasi, tahap eksekusi dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata dan amunisi tanpa izin resmi di Pengadilan Negeri Metro dengan studi putusan nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Met berupa. Faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana, terakhir faktor kebudayaan. Saran dalam penelitian ini adalah adanya pembaruan hukum yang lebih jelas dan baru agar penegakan hukum yang dilakukan bisa lebih maksimal, serta pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan peredaran senjata api dan amunisi illegal melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, aparat penegak hukum, dan media. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Senjata Api, Tanpa Izin Resmi. Possession of firearms without official permits that occurs in society can be used as a criminal act or crime, according to Emergency Law No. 12 of 1951 and Law No. 8 of 1948 concerning registration and granting of permits for possession of firearms. The problem in this study is formulated; how is the law enforcement against perpetrators of criminal acts of possession of firearms and ammunition without official permits based on Study of Decision Number 168/Pid.Sus/2022/PN Met and what are the inhibiting factors for law enforcement of criminal acts of possession of firearms and ammunition without official permits based on Study of Decision Number 168/Pid.Sus/2022/PN Met. This study uses a normative legal approach and an empirical legal approach. The resource persons consist of Judges of the Metro District Court and Criminal Lecturers at the Faculty of Law, University of Lampung. Data collection was carried out through literature studies and field studies, then analyzed qualitatively. The results of the research and discussion can be concluded that law enforcement against illegal possession of firearms and ammunition at the Metro District Court with a study of decision number 168 / Pid.Sus / 2022 / PN Met is carried out in accordance with existing laws and regulations regarding illegal possession of firearms, conducting investigations and law enforcement and factors inhibiting law enforcement against possession of weapons and ammunition without official permits at the Metro District Court with a study of decision number 168 / Pid.Sus / 2022 / PN Met in the form of legal factors, law enforcement, society, economy and social, politics and security. In addition to the factors above, there are also internal and external factors. The suggestion in this study is the existence of a clearer and new legal update so that law enforcement can be more optimal, and the government and law enforcement officers need to increase supervision of the circulation of illegal firearms and ammunition through cooperation with community leaders, traditional leaders, law enforcement officers, and the media. Keywords: Law Enforcement, Firearms, Without Official Permits.

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek: 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi: FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit: . . Yulianti
Date Deposited: 04 Dec 2025 02:03
Terakhir diubah: 04 Dec 2025 02:03
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/93914

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir
Digital Library is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.