PELAKSANAAN VIRTUAL OFFICE AGREEMENT ANTARA PT BANGUN CIPTA GRAHA DAN PT HAMRIA MARINE INDONESIA

KEZYA , LUZANTA FELYZA (2025) PELAKSANAAN VIRTUAL OFFICE AGREEMENT ANTARA PT BANGUN CIPTA GRAHA DAN PT HAMRIA MARINE INDONESIA. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF Abstrak - Kezya Siagian.pdf Download (159Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL - Kezya Siagian.pdf Restricted to Hanya staf Download (9Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN - Kezya Siagian.pdf Download (9Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perkembangan teknologi dan digitalisasi bisnis telah mendorong meningkatnya penggunaan layanan virtual office sebagai solusi alternatif bagi pelaku usaha dalam menjalankan operasional perusahaan tanpa harus memiliki kantor fisik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Virtual Office Agreement antara PT Bangun Cipta Graha (PT BCG) sebagai penyedia layanan dan PT Hamria Marine Indonesia (PT HMI) sebagai penyewa, serta mengkaji tanggung jawab hukum perdata PT BCG atas permasalahan hukum yang timbul akibat tindakan penyewa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris yang dibantu data wawancara serta dokumen Virtual Office Agreement Antara PT BCG dan PT HMI dengan tipe penelitian deskriprif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan non judicial case study. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung melalui PT BCG dan data sekunder yaitu Virtual Office Agreement Antara PT BCG dan PT HMI yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode pengumpulan data dengan wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan. Metode pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematika data. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan Virtual Office Agreement antara PT BCG dan PT HMI dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu pra-kontraktual (promosi, negosiasi, dan verifikasi dokumen penyewa), kontraktual (penyusunan dan penandatanganan perjanjian sewa-menyewa virtual office), dan pasca-kontraktual (pemanfaatan fasilitas serta pengelolaan surat-menyurat). Namun, penelitian ini menemukan bahwa PT BCG belum sepenuhnya mengakomodasi aspek perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, khususnya dalam klausula tanggung jawab dan penyelesaian sengketa. Selain itu, penyedia jasa virtual office tidak bertanggung jawab secara hukum atas tindakan penyewa i karena terdapat klausula yang melepaskan tanggung jawab penyewa atas segala tindakan penyewa yangberhubungan dengan pihak ketiga. Akan tetapi, dalam hal terjadi gugatan perbuatan melawan hukum dari pihak ketiga, penyedia jasa tetap dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti lalai. Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan tanggung jawab yang lebih jelas dalam virtual office agreement, serta penerapan verifikasi ketat bagi penyewa guna menghindari risiko hukum bagi penyedia jasa virtual office. Kata Kunci: Perjanjian Sewa-Menyewa, Tanggung Jawab Hukum, Virtual Office, The advancement of technology and business digitalization has driven the increasing use of virtual office services as an alternative solution for business operators to run their company operations without the need for a physical office. This study aims to analyze the implementation of the Virtual Office Agreement between PT Bangun Cipta Graha (PT BCG) as the service provider and PT Hamria Marine Indonesia (PT HMI) as the tenant, as well as to examine PT BCG’s civil liability for legal issues arising from the tenant's actions. This research employs a juridical-empirical method, using interview data and Virtual Office Agreement documents between PT BCG and PT HMI in a descriptive study. The research adopts a non-judicial case study approach. The data used includes primary data obtained directly from PT BCG and secondary data from the Virtual Office Agreement between PT BCG and PT HMI, which is then analyzed qualitatively. Data collection methods include interviews, document studies, and literature reviews. Data processing methods involve data examination, reconstruction, and systematization. The research findings show that the implementation of the Virtual Office Agreement between PT BCG and PT HMI follows three main stages: pre- contractual (promotion, negotiation, and tenant document verification), contractual (drafting and signing of the Virtual Office Agreement), and post-contractual (use of facilities and management of correspondence). However, the study reveals that PT BCG has not fully accommodated legal protection for both parties, particularly in liability clauses and dispute resolution. Moreover, the virtual office service provider is not legally liable for the tenant's actions, as the agreement holds a clause releasing PT BCG from liability for any tenant-related activities with third parties. Nevertheless, if a tort lawsuit from a third, the service provider may still be held liable if negligence is proven. Therefore, clearer liability limitations within the Virtual Office Agreement and stricter tenant verification measures are necessary to mitigate legal risks for virtual office service providers. Keywords: Lease Agreement, Legal Liability, Virtual Office

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	000 Ilmu komputer, informasi dan pekerjaan umum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited:	16 Dec 2025 03:07
Terakhir diubah:	16 Dec 2025 03:07
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/94266

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir