IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan)

Karen Savitri , Kristianti (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan). Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung.

Preview	File PDF ABSTRAK-ABSTRACT.pdf Download (108Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1849Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1852Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi ketidakpastian hukum dalam administrasi pertanahan di Kabupaten Lampung Selatan. Ketidakpastian tersebut berdampak pada meningkatnya berbagai konflik pertanahan, seperti sertifikat ganda dan sengketa lahan turun-temurun. Kehadiran sertifikat elektronik yang diluncurkan oleh Kementerian ATR/BPN diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian hukum melalui data pertanahan yang lebih akurat dan terintegrasi. Namun, implementasinya di Kabupaten Lampung Selatan hingga saat ini belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan pelayanan sertifikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah dilaksanakan meskipun belum berjalan secara optimal. Aspek komunikasi belum merata karena sosialisasi yang dilakukan tidak berkelanjutan. Aspek sumber daya menunjukkan infrastruktur digital yang belum stabil dan terjadi beban kerja yang tidak seimbang sehingga menghambat pelayanan. Aspek disposisi berada pada kondisi baik karena aparatur menunjukkan komitmen dan kepatuhan meskipun belum didukung insentif. Struktur birokrasi sudah tertata melalui SOP dan koordinasi fragmentasi antarunit. Secara keseluruhan, dua variabel yang menjadi perbaikan utama adalah pada komunikasi dan sumber daya, karena keduanya memengaruhi keterlaksanaan kebijakan. Sementara itu, disposisi dan struktur birokrasi telah berjalan baik dan mendukung implementasi. Dengan demikian, penguatan sosialisasi, peningkatan kualitas infrastruktur digital, dan perbaikan manajemen beban kerja menjadi langkah strategis agar pelayanan sertifikat elektronik di Kabupaten Lampung Selatan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sertifikat Elektronik, Pertanahan, George Edward III, Kabupaten Lampung Selatan.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan) > 321 Sistem pemerintahan dan sistem negara
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	2507412318 Digilib
Date Deposited:	17 Dec 2025 07:01
Terakhir diubah:	17 Dec 2025 07:01
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/94314

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir