STRATEGI PENCEGAHAN PENINGKATAN INDEKS KERAWANAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung)

FARHAN , AL HAFAF (2025) STRATEGI PENCEGAHAN PENINGKATAN INDEKS KERAWANAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF UPLOAD ABSTRAK (1) - FARHAN ALHAFAF.pdf Download (271Kb) | Preview
	File PDF Skripsi Full. - FARHAN ALHAFAF.pdf Restricted to Hanya staf Download (2388Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF Skripsi. tanpa Pembahasan - FARHAN ALHAFAF.pdf Download (1904Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pemilu serentak tahun 2024 di Provinsi Lampung menghadapi tantangan besar dengan meningkatnya skor Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), khususnya pada dimensi penyelenggara sebanyak 81.13% dan kontestasi sebanyak 89,30%. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dalam menanggapi tingginya potensi kecurangan, serta mengevaluasi efektivitas IKP sebagai instrumen mitigasi risiko dan perencanaan kebijakan pengawasan berbasis data empiris yang akurat dan terpercaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kelembagaan dengan desain studi kasus di Bawaslu Lampung . Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teori Fraud Scale oleh Albrecht. Teori ini memfokuskan pada indikator lingkungan pengendalian, pencegahan kolusi, sistem pelaporan pelanggaran, dan menciptakan harapan serta hukuman untuk mencegah potensi fraud dalam organisasi penyelenggara pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Lampung telah menerapkan strategi pencegahan yang cukup baik. Lingkungan pengendalian diperkuat melalui penanaman nilai integritas, pelatihan, dan kaderisasi pengawas. Pencegahan kolusi dilakukan dengan pengawasan distribusi logistik dan aliran dana kampanye, walau pelacakan transaksi digital masih menjadi tantangan teknis. Sistem pelaporan pelanggaran ditingkatkan dengan aplikasi anonim dan independen, namun implementasinya belum merata di semua wilayah. Penciptaan harapan dan hukuman dilakukan lewat sanksi tegas dan monitoring terintegrasi. Rekomendasi meliputi optimalisasi IKP berbasis data, penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia, reformasi kelembagaan, serta kolaborasi multipihak secara berkelanjutan. Kata Kunci: IKP, Strategi Pencegahan, Bawaslu, Pemilu 2024, Fraud Scale. The 2024 simultaneous elections in Lampung Province face significant challenges, marked by a sharp increase in the Election Vulnerability Index (IKP) scores—particularly in the dimension of electoral management at 81.13% and contestation at 89.30%. This study aims to analyze the preventive strategies implemented by the Lampung Provincial Election Supervisory Agency (Bawaslu) in response to the high potential for electoral fraud. Additionally, the research evaluates the effectiveness of the IKP as a risk mitigation instrument and as a tool for planning data-driven, accurate, and reliable supervisory policies.This research employs an institutional approach with a case study design focused on Bawaslu Lampung. Data were collected through in-depth interviews and document analysis, then examined using Albrecht's Fraud Scale Theory. This theoretical framework emphasizes indicators such as control environment, collusion prevention, whistleblowing systems, and the creation of expectations and sanctions to prevent fraud risks within election management organizations.The findings indicate that Bawaslu Lampung has implemented preventive strategies fairly well. The control environment has been strengthened through the cultivation of integrity values, training programs, and the cadre development of election supervisors. Collusion prevention efforts focus on monitoring the distribution of logistics and campaign fund flows, although tracking digital transactions remains a technical challenge. The whistleblowing system has been enhanced through the development of anonymous and independent reporting applications; however, implementation is still uneven across regions. Expectations and sanctions are enforced through strict penalties and integrated monitoring mechanisms.The study recommends optimizing the data-based IKP system, strengthening human resource capacities, initiating institutional reforms, and promoting continuous multi-stakeholder collaboration. Keywords: IKP, Preventive Strategy, Bawaslu, 2024 General Election, Fraud Scale

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited:	31 Dec 2025 02:37
Terakhir diubah:	31 Dec 2025 02:37
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/94696

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir