PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI TANAH PERKEBUNAN DI DESA CIPADANG KECAMATAN GEDONGTATAAN KABUPATEN PESAWARAN LAMPUNG

PANDU , APRILIANSYAH (2026) PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI TANAH PERKEBUNAN DI DESA CIPADANG KECAMATAN GEDONGTATAAN KABUPATEN PESAWARAN LAMPUNG. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (238Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1334Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1109Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Praktik gadai tanah perkebunan di Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran menimbulkan berbagai permasalahan hukum akibat ketidaksesuaian antara praktik tradisional yang berkembang di masyarakat dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, hal ini terjadi karena perjanjian gadai kerap dilakukan tanpa kejelasan objek tanah, keseimbangan kesepakatan para pihak, serta kepastian jangka waktu, yang diperparah oleh ketimpangan posisi tawar dan rendahnya pemahaman hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya problematika dalam pelaksanaan perjanjian gadai tanah perkebunan, ketentuan hukum yang sesuai untuk mengatur perjanjian gadai tanah perkebunan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang seharusnya diterapkan dalam perjanjian gadai tanah perkebunan di Desa Cipadang Kecamatan Gedongtatan Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis untuk mengkaji dinamika praktik gadai tanah di desa tersebut. Sumber data adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan yaitu wawancara kepada informan kepada pelaku pemberi dan penerima gadai. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Lampung. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor-faktor terjadinya problematika dalam praktik perjanjian gadai tanah perkebunan di Desa Cipadang yaitu terjadi karena sejumlah faktor hukum, antara lain ketidaksinkronan antara kebiasaan lokal dan ketentuan hukum positif, ketidakjelasan objek dan syarat perjanjian, serta lemahnya posisi tawar pihak penggadai akibat rendahnya literasi hukum. Ketentuan hukum yang tepat untuk mengatur praktik gadai tanah di wilayah ini harus mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum agraria dengan nilai-nilai lokal yang masih dijalankan masyarakat, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih responsif, khususnya melalui model penyelesaian berbasis komunitas yang melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, dan lembaga adat, disertai peningkatan edukasi hukum agar praktik gadai tanah dapat berjalan lebih seimbang dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Kata Kunci: Gadai Tanah, Kepastian Hukum, Perjanjian, Problematika Hukum

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S2-Magister Hukum
Pengguna Deposit:	2507839937 Digilib
Date Deposited:	27 Jan 2026 02:35
Terakhir diubah:	27 Jan 2026 02:35
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/94970

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir