COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGENDALIAN PERDAGANGAN SATWA: STUDI PADA BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN LAMPUNG

RAHEL, OKTAFARIYANTI SIMARMATA (2025) COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGENDALIAN PERDAGANGAN SATWA: STUDI PADA BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN LAMPUNG. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK - ABSTRACT. - Rahel Oktafariyanti.pdf Download (9Kb) | Preview
	File PDF 2.SKRIPSI FULL. - Rahel Oktafariyanti.pdf Restricted to Hanya staf Download (1038Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3.SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN. - Rahel Oktafariyanti.pdf Download (613Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model kolaborasi antar sektor dalam pengendalian perdagangan satwa di Provinsi Lampung, dengan fokus pada peran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagai aktor utama. Permasalahan perdagangan satwa ilegal masih marak terjadi dan memerlukan pendekatan lintas sektor yang terkoordinasi secara efektif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari perwakilan Balai Karantina, Ditpolairud, Bea Cukai, PT ASDP, LSM Jaringan Satwa Indonesia (JSI), PT Roma Mas Cargo, Kantor Pos Pahoman, serta masyarakat pelapor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian dilakukan melalui model kolaborasi nonformal yang bersifat operasional di lapangan. Tim operasi gabungan menjadi bentuk nyata dari kolaborasi antar instansi, meskipun belum difasilitasi oleh forum kelembagaan yang formal dan permanen. Kolaborasi melibatkan berbagai sektor, termasuk instansi pemerintah, LSM, pelaku logistik, serta masyarakat umum seperti pengemudi truk. Kolaborasi ini berperan dalam pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, pelaporan masyarakat, serta edukasi publik terkait bahaya perdagangan satwa ilegal. Penelitian menunjukkan bahwa model kolaborasi ini efektif dalam memberikan respons cepat terhadap kasus penyelundupan, namun masih memerlukan penguatan dari sisi kelembagaan, regulasi lintas sektor, dan sistem pelaporan terpadu. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan sistem koordinasi yang lebih terstruktur dan pengembangan SOP bersama antar lembaga terkait guna mendukung keberlanjutan pengendalian perdagangan satwa di masa mendatang. Kata Kunci: Collaborative Governance, Pengendalian Satwa, Balai Karantina, Tim Operasi Gabungan, Provinsi Lampung. This study aims to analyze the intersectoral collaboration model in monitoring illegal wildlife trade in Lampung Province, with a focus on the role of the Animal, Fish, and Plant Quarantine Agency as the lead actor. The problem of illegal wildlife trade remains prevalent and requires a cross-sectoral approach that is effectively coordinated. This research employs a qualitative descriptive method with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Research informants consist of representatives from the Quarantine Agency, Marine Police (Ditpolairud), Customs Office, PT ASDP, the Wildlife Conservation NGO Jaringan Satwa Indonesia (JSI), PT Roma Mas Cargo, the Pahoman Post Office, as well as community members acting as reporters. The results show that monitoring is conducted through a non-formal collaboration model that operates directly in the field. The formation of a joint operations team reflects the real manifestation of inter-agency collaboration, although it has not yet been supported by a formal and permanent institutional forum. Collaboration involves various sectors, including government agencies, NGOs, logistics actors, and the general public, such as truck drivers. This collaboration plays a role in document inspection, physical examination, community reporting, and public education on the dangers of illegal wildlife trade. The study finds that this collaboration model is effective in enabling rapid responses to smuggling cases; however, it still requires institutional strengthening, cross-sector regulatory support, and the development of an integrated reporting system. The research recommends the establishment of a more structured coordination mechanism and the development of joint standard operating procedures (SOPs) across relevant institutions to ensure the sustainability of wildlife trade monitoring efforts in the future. Keywords: Collaborative Governance, Illegal Wildlife Trade, Control, Quarantine Agency, Joint Operations Team, Lampung Provinc

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit:	A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited:	26 Jan 2026 08:37
Terakhir diubah:	26 Jan 2026 08:37
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/94987

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir